Gayus HP Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dilahirkan di Jakarta, 9 Mei 1979, kembali membuat berita. Jumat (5/11) malam, orang yang diduga dirinya diketahui menonton pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali. Bahkan, sosok itu sudah tertangkap video sehari sebelumnya. Padahal, seharusnya dia mendekam di sel di Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kemarin, ia pun mengakui berada di Bali.

Jaksa Cirus Sinaga dan Fadel Regan, yang diduga membuat dakwaan lemah untuk terdakwa kasus pencucian uang dan penggelapan, Gayus HP Tambunan, akan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara mafia hukum.

Pada sidang sebelumnya yang menyangkut dugaan mafia hukum, Cirus dan Fadel selalu gagal dihadirkan sebagai saksi meski diduga memiliki peran besar atas vonis bebas bagi Gayus di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Keduanya diduga juga berperan dalam dibukanya blokir atas uang Gayus senilai Rp 25 miliar oleh kepolisian.

Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2005, pemerintah terlihat tak lagi main-main dengan ancaman bencana alam di Indonesia.

Bahkan berkali-kali pemerintah mendeklarasikan secara terbuka untuk secara serius dan sungguh-sungguh menangani persoalan bencana alam itu.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menyusun suatu manajemen bencana yang tidak lagi parsial dan reaktif melalui suatu kebijakan regulasi yang khusus mengatur hal itu.

Negeri ini pantas disebut sebagai habitat atau tempat kediaman para penyaru. Penyaru adalah orang yang melakukan praktik menyaru atau menyamar dengan tujuan mengelabui pihak lain.

Kejadian terbaru terkait aksi penyaruan bisa disimak ketika media massa menampilkan foto seseorang mirip Gayus Tambunan sedang menyaksikan pertandingan tenis di Bali. Publik tersentak karena orang itu memang begitu serupa Gayus, tersangka kasus mafia perpajakan.

Survei Transparency International Indonesia yang mengategorikan Kota Pekanbaru, Riau, sebagai kota terkorup di Indonesia semestinya tidak membuat pejabat daerah itu kebakaran jenggot. Yang penting, para pejabat menyadari kelemahan dan berniat memperbaiki kelemahan itu.

Rumah Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin di Jalan Suka Darma Nomor 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Medan, digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/11). Penggeledahan tersebut berlangsung sangat ketat.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.00 oleh enam petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibantu personel dari Brimob Kepolisian Daerah Sumut.

Badan Kepegawaian Daerah Surabaya menjamin tidak ada celah untuk curang dalam seleksi calon pegawai negeri sipil di Surabaya. Seluruh proses dibuat transparan dan dapat diakses kapan saja.

Kepala BKD Surabaya Yayuk Eko Agustin mengemukakan, seluruh rangkaian proses seleksi diumumkan lewat media massa dan situs Pemerintah Kota Surabaya. Perkembangan proses dapat dipantau setiap saat lewat situs itu.

”Surabaya tidak akan macam-macam dengan proses ini. Semua transparan dan dapat diakses secara online,” kata Yayuk, Senin (15/11), di Surabaya.

Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas sengketa informasi pulik terkait surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional (DBO). KIP memutuskan, laporan SPJ merupakan informasi terbuka yang dapat diakses oleh publik.

Press Release ICW

Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) akhirnya memenangkan ICW melawan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan 5 Kepala SMPN Induk TKBM yakni SMPN 67 Jakarta, Kepala SMPN 28 Jakarta, Kepala SMPN 84 Jakarta, Kepala SMPN 95 Jakarta dan Kepala SMPN 190 dalam sengketa informasi publik dalam pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007 -2009. Keputusan ini ditetapkan oleh Majelis Komisioner KIP pada hari Senin (15/10/2010) di ruang serba guna Kementrian Informasi dan Komunikasi.

Press Release Koalisi Anti Korupsi Pendidikan

Pertanyaan diatas layak diajukan menjelang putusan Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) terkait sengketa informasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) antara ICW dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan 5 Kepala SMPN Induk TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri) senin 15 November 2010.