Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menanggapi santai komentar sejumlah politikus di Senayan yang ingin tim bentukan Presiden itu dibubarkan.

"Sah-sah saja, semua pihak boleh punya pendapat," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Ia pun mempersilakan setiap orang berpendapat mengenai keberadaan Satgas. "Saya akan pelajari dulu.”

Kuntoro hanya mengingatkan supaya setiap pihak berfokus pada isu besar pemberantasan korupsi. Kuntoro mengaku tak mau berpolemik soal desakan pembubaran Satgas, sebab ia ingin menghemat energi untuk menangani pemberantasan korupsi dan mafia hukum.

Desakan pembubaran Satgas muncul dari Partai Golkar, yang merasa dirugikan karena Satgas dinilai menggiring opini bahwa Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bertemu dengan Gayus Halomoan P. Tambunan di Bali beberapa waktu lalu. Bahkan beberapa politikus Golkar meminta kepolisian memeriksa Satgas.

Sejumlah politikus Partai Persatuan Pembangunan pun ikut mengusulkan pembubaran Satgas. Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Mohammad Romahurmuziy, landasan pendirian Satgas sangat lemah dan tak sebanding dengan misi yang diembannya. Satgas dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Tapi lembaga penegakan hukum yang didirikan berdasarkan konstitusi dan undang-undang justru tak dioptimalkan.

Menurut lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), alasan pembubaran Satgas tak memiliki dasar kuat. "Kami yakin ada kelompok politik dan bisnis yang terganggu dengan sepak terjang Satgas," kata peneliti senior ICW, Febri Diansyah, kemarin. MUNAWWAROH | ABDUL MANAN
 
Sumber: Koran Tempo, 2 Desember 2010