“Kalau ada yang menyeret ke ranah politik, itu risiko kami.”

Sekretaris Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyatakan Satuan Tugas tak ingin kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus H. Tambunan diseret ke ranah politik. Komitmen itu pulalah yang disampaikan Denny saat berbicara dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di sela peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, kemarin.

“Kami berharap perkara ditangani KPK biar cepat selesai.”

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik kinerja kepolisian, yang terkesan tidak serius menangani kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan. Hal itu, antara lain, terlihat dari tidak intensifnya mereka memeriksa Gayus sebagai aktor utama skandal mafia yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu. Bahkan Koalisi menuding polisi "bermain" dalam kasus ini.

Indonesia Corruption Watch ragu terhadap kepemimpinan Basrief Arief dalam mereformasi Kejaksaan Agung.“Kita beri waktu sebulan. Kita lihat seperti apa kerjanya,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah kemarin.

Menurut Febri, tumpukan masalah di tubuh kejaksaan tidak bisa diselesaikan oleh Jaksa Agung yang berasal dari lembaga itu. Karena itulah, ujarnya, ICW menolak Jaksa Agung dari kalangan internal. “Basrief pernah jadi Wakil Jaksa Agung, dan kami saat itu tidak melihat kepemimpinannya bagus,”Febri menegaskan.

Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, Busyro Muqoddas, diminta segera beradaptasi dengan sistem kerja Komisi dan berkoordinasi dengan empat pemimpin lainnya. Pasalnya, waktu kerja Busyro yang hanya tinggal satu tahun dinilai terlalu singkat.

Fenomena kian menyebarnya korupsi di daerah mengindikasikan ada yang keliru dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini. Pasalnya, selain sistem pemilihan langsung mensyaratkan modal besar yang harus dimiliki seorang calon kepala daerah, pilkada kerap disertai dengan praktek politik uang dan pemakelaran pencalonan kepala daerah. Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan biaya pilkada semakin menggelembung dan ongkos demokrasi semakin tinggi.

Foto-foto mirip Gayus, walau membuat ngilu hati, dapat memberi ilham. Barangkali akan sangat baik apabila saat ini semua rumah dan lembaga pendidikan menjadikan Gayus sebagai maskot tentang kebobrokan tabiat dan perilaku manusia! Tentu, bahasan tentang Gayus tidak cukup hanya sampai pada gambaran tentang kepribadiannya. Ini barangkali dapat menjadi penawar atas ketidakyakinan kita bahwa penindakan hukum terhadap pegawai negeri golongan III-A dengan kekayaan miliaran rupiah itu akan bebas manipulasi.

Empat bulan berlalu sejak penganiayan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi. Hingga kini, polisi belum dapat mengungkap kasus itu. Polisi selalu beralasan kurang saksi dan bukti untuk mengidentifikasi pelaku.

"Kami berharap ketenangannya seperti ketenangan air sungai yang bisa menenggelamkan"

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak campur tangan dalam penuntasan kasus Gayus HP Tambunan dikhawatirkan hanya untuk membungkus ketidakberanian Presiden untuk membongkar simpul besar para mafioso hukum di negeri ini. Republik kita tidak boleh dikalahkan oleh seorang Gayus.

Sejak reformasi bergulir, kata yang paling sering tampak digunakan, baik melalui televisi, media cetak, maupun pelbagai tulisan lainnya, adalah kata korupsi. Korupsi menjadi hallmark reformasi.

Publikasi-publikasi tentang korupsi pun bermunculan dengan berbagai argumentasi, terutama sosio-politis. Dari sekian banyak publikasi, yang menarik perhatian publikasi Bank Dunia (2003), ”Memerangi Korupsi di Indonesia. Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan”.