Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun masih belum memuaskan. Penelitian terbaru dari Komisi Kepolisian Nasional menyebutkan, masyarakat masih kerap melihat perlakuan diskriminatif yang dijalankan oleh anggota Polri.

”Penanganan kasus oleh polisi dilihat masih kerap dilakukan secara diskriminatif oleh masyarakat. Ini merupakan persoalan yang harus dituntaskan lewat reformasi Polri,” ujar anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Erlyn Indarti, Selasa (14/12) di Jakarta.

Setelah dibentuk pada April lalu, hingga saat ini Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat untuk Penuntasan Kasus Bank Century belum dapat memastikan telah dilaksanakannya rekomendasi DPR untuk kasus tersebut. Untuk itu, tim berharap masa kerja mereka diperpanjang.

”Sesuai aturan tata tertib DPR, tim harus menyampaikan laporan di sidang paripurna DPR setelah bekerja selama dua kali masa sidang. Untuk itu, tim akan memberi laporan di sidang paripurna DPR, 17 Desember 2010,” kata Hendrawan Supratikno, anggota Tim Pengawas dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (14/12) di Jakarta.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman berencana memanggil mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus Tambunan untuk dimintai keterangan di Komisi III DPR. Langkah ini dilakukan jika Komisi Pemberantasan Korupsi belum juga mengambil alih kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus.

Penggunaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua harus lebih diawasi. Hal itu karena dana yang diberikan pemerintah pusat sudah besar, tetapi pembangunan di daerah tersebut belum maksimal.

Demikian kesimpulan Tim Pemantau DPR untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kesimpulan itu dibacakan Wakil Ketua Tim Pemantau Marzuki Daud dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (14/12) di Jakarta.

Kejaksaan Agung menunggu tanggapan resmi DPR terkait kebijakan deponeering atau pengesampingan perkara dengan tersangka dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Apa pun keputusan DPR, kebijakan deponeering tetap dianggap sebagai kewenangan penuh Jaksa Agung.

Kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan asuransi kesehatan masih sangat rendah. Tercatat, pemegang polis asuransi berjumlah kurang dari sepertiga warga. "Hanya 28 persen individu di Indonesia terjangkau akses asuransi. Itu pun sudah termasuk asuransi Askeskin dari pemerintah," ujar Ari A Perdana dosen FE UI dan peneliti CSIS, dalam diskusi mengenai kebijakan kesehatan dan jaminan sosial di Indonesia di kantor ICW, Selasa (14/12).

ICW Ancam Laporkan ke KPK

Lambannya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menuntaskan kasus dugaan korupsi SD Negeri 012 Rawamangun membuat pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) berang. Selama enam bulan kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hingga kini belum satu pun tersangka yang ditetapkan.

"Kami ultimatum, jika Desember ini tidak ditetapkan tersangka, kasus ini akan dibawa ke KPK," kata peneliti senior ICW, Febri Hendri, setelah beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta kemarin.

Refly seharusnya dijadikan whistle blower.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta proaktif mengusut dugaan suap di Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan perkara Bupati Simalungun dan Bengkulu Selatan. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, KPK harus memeriksa dua hakim mahkamah itu, Akil Mochtar serta Arsyad Sanusi, dan tidak membatasi diri hanya berdasarkan laporan yang diserahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md.

Arsyad Sanusi siap mundur jika putrinya terlibat.

”Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsyad Sanusi, kian disorot menyusul pengakuan kerabatnya yang mengaku pernah bertemu dengan pihak yang beperkara.

Aktivis Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai dia harus diproses secara hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. "Ini penting untuk membuktikan dia masih pantas (atau tidak) duduk di kursi hakim MK," kata peneliti hukum dan monitoring peradilan ICW itu di Jakarta kemarin.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat terbelah dalam dua pendapat berbeda saat menyikapi keputusan deponeering atau pengesampingan perkara terkait Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

”Pendapat DPR ini tak mengikat Jaksa Agung sebagai pihak yang berhak mengeluarkan deponeering. Namun, pendapat DPR mempunyai implikasi politik dan hukum yang besar,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman seusai memimpin rapat pleno komisinya yang membahas deponeering perkara Bibit-Chandra, Senin (13/12) di Jakarta.