Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto Wiryawan, Wahyu Wagiman, Emerson Yuntho ; editor: Illian Deta Arta Sari & Febri Diansyah

Jakarta : ICW & ICJR, 2008
xv, 136 p
ISBN 978-979-1434-04-1
Rp

Dugaan kasus suap dalam proses penilaian penghargaan Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi momentum untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus suap lainnya dalam proses penilaian penghargaan Adipura 2010. Desakan itu muncul karena raihan Adipura tidak berkorelasi positif dengan kota sehat lingkungannya dan adanya lonjakan jumlah peraih Adipura pada 2010.

Ahli perencanaan dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan, penyidikan dugaan kasus suap dalam proses penilaian Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi pintu masuk bagi kemungkinan suap lainnya.

Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) membuka SMS 1708 bagi masyarakat terkait dengan kinerja kementerian.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan langkah itu dikemas dalam program Lapor (Layanan Pengaduan Online Rakyat). ”Ini barang baru, tapi sistemnya sudah jalan,” katanya di Bandung, Sabtu (12/11).

Menurut dia, laporan yang masuk ke nomor tersebut bakal mendapat jawaban atas progres penanganannya. Respon kementerian yang dituju dari kasus yang masuk ikut pula juga dipantau termasuk dengan cara pemberian tenggat penyelesaiannya.

Guru Besar Ilmu Politik Universias Indonesia (UI), Prof Iberamsyah menilai gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh anggota DPR RI, khususnya dalam hal pamer mobil mewah Bentley seharga Rp7 miliar, menunjukkan jika anggota legislatif itu tidak mempunyai sense of crisis.

”Itu membuktikan anggota DPR hidup dengan gaya hedonisme. Gedung DPR tak ubahnya sebuah display mobil-mobil mewah,”ujarnya dihubungi di Jakarta Minggu malam kemarin.

AWALNYA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lahir sebagai konsekuensi pembentukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk menyidangkan perkara yang ditangani oleh KPK.

Pada tahun 2004, Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai menerima pelimpahan kasus yang ditangani oleh KPK. Di antaranya mantan gubernur Aceh Abdullah Puteh yang divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia.