14 Feb
admin | 0 Comments
Selamatkan Air Jakarta!

Press Release Bersama
-Kejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT. PAM Jaya-

Sejumlah persoalan besar mendera PT. PAM Jaya masih belum dapat diselesaikan. Seperti keterjangkauan layanan, tingkat kebocoran, kualitas air, kontinuitas, tarif air, besarnya imbalan atau harga air yang harus dibayarkan kepada swasta, jumlah utang PAM JAYA kepada swasta yang terus membengkak. Sampai dugaan korupsi dalam penjualan Aset yang terjadi di PT. PAM Jaya.

14 Feb
admin | 0 Comments
Kasus Korupsi Pengangkutan Kereta Eks Jepang

2KPK Harus Dalami Keterlibatan Semua Aktor

Kasus pengangkutan kereta bekas hibah dari Jepang telah menjerat mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro dan Direktur Keselamatan & Teknik Sarana, Asriel Syafei.

13 Feb
admin | 0 Comments
SP3 BERMASALAH, KAKAR TUNTUT PERKARA “KORUPSI” AYAT TEMBAKAU DIBUKA KEMBALI

SP3 BERMASALAH, KAKAR TUNTUT PERKARA

“KORUPSI” AYAT TEMBAKAU DIBUKA KEMBALI

Skandal hilangnya ayat dalam Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif belum dapat dikatakan selesai. Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) menuntut para pelaku penghilangan ayat itu tetap harus diproses secara hukum, kendati ayat yang hilang itu sudah kembali "ditemukan".

13 Feb
admin | 0 Comments
Jangan Pilih Calon Anggota LPSK Bermasalah

- 5 dari 8 calon tidak layak jadi anggota LPSK , Pansel Harus Buka Lagi Proses Seleksi -

Pernyataan Pers Koalisi Perlindungan Saksi

13 Feb
admin | 0 Comments
Mengupas Perencanaan & Pelaksanaan Proyek e-KTP

Release

Rencana pelaksanaan pemutakhiran database administrasi kependudukan sudah kadung terbolak-balik. Kesalahan terjadi sejak proses perencanaan, pemerintah absen melaksanakan perintah undang-undang. Pemuthakhiran data kependudukan seharusnya dibangun sejak UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan berlaku. Celakanya, e-KTP dianggap sebagai jalan keluar.

13 Feb
admin | 0 Comments
Suksesi KPK Diujung Tanduk, DPR Harus Segera Lakukan Seleksi

Press Release KOALISI PEMANTAU PERADILAN

Suksesi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di ujung tanduk. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan ditahapan Panitia Seleksi (pansel), 8 (delapan) orang calon yang lolos kini berada ditengah ketidakpastian. Bukannya fokus untuk membahas tahapan fit and proper test, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mempersoalkan tentang jumlah calon yang seharusnya dikirimkan pansel, yakni berjumlah 10 orang sesuai perintah undang-undang.

13 Feb
admin | 0 Comments
Meluruskan Persepsi Keliru Proyek e-KTP

Press Release

Dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik. Dalam tahap tender misalnya, begitu selesai dilaksanakan sudah muncul gugatan karena dianggap tidak fair. Selain itu proses pelaksanaannya juga tersendat-sendat, bahkan ada kekuatiran proyek ini tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

13 Feb
admin | 0 Comments
Press Release: Rapor Merah Mendiknas

Muhammad Nuh sebagai Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional) gagal mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kegagalan antara lain disebabkan karena kesalahan dalam menetapkan berbagai kebijakan dan lemahnya kepemimpinan dalam menahkodai Kemendiknas. Kegagalan ini telah memperberat kebocoran bahtera pendidikan Indonesia dan menghambat tujuan pendidikan nasional.

13 Feb
admin | 0 Comments
Dugaan Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2011

Press Release Indonesia Corruption Watch

Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 340 milyar untuk hibah dan Rp. 51 milyar untuk program bantuan sosial (bansos). Hibah disalurkan kepada 221 organisasi dan forum yang dibentuk masyarakat maupun instansi negara. sedangkan bansos disebarkan kepada 160 lembaga.

13 Feb
admin | 0 Comments
Cabut Izin Pemeriksaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Perkara Korupsi

NEGARA RI ADALAH NEGARA HUKUM : BUKAN NEGARA IZIN

Pernyataan Pers

Praktek korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat .

Subscribe to Subscribe to