Indonesia bisa menghemat banyak tanpa korupsi di sektor pengadaan. Mencegah bocornya uang rakyat dapat dihadang sejak awal dengan Unit Layanan Pengadaan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang lazim disebut e-procurement.

Denny Wahyu Hartanto, Kepala Biro Tata Laksana DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa ULP dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pengadaan batang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Skandal pajak Asian Agri terus bergulir. Di tengah cicilan dendanya pada negara, Kejaksaan Agung justru menempuh langkah mengagetkan. Kejagung menghentikan penuntutan pada delapan tersangka Asian Agri. Kedelapan tersangka ini menjabat posisi-posisi tinggi di perusahaan.

Mereka adalah Semion Tarigan, Eddy Lukas, Linda Rahardja, Andrian, Willihar Tamba, Laksamana Adhyaksa, Tio Bio Kok dan Lee Boon Heng. Selain itu Sukanto Tanoto, selaku pemilik maupun Asian Agri Group secara korporasi juga belum tersentuh secara hukum.

Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (KLPC) menyambangi Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan) untuk melaporkan tindak kecurangan dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Honorer (Jalur Kategori 2/ K-2) pada Senin (17/3) di Jakarta.

Sejumlah PNS dan pejabat daerah disebut meminta uang pada peserta tes sebagai biaya “haram” lolos tes CPNS.

Siaran Pers Bersama Koalisi Anti Mafia Pajak

Di tengah bergulirnya skandal pajak Asian Agri, muncul informasi mengejutkan. Kejaksaan Agung disebut telah memutuskan menghentikan penuntutan kepada delapan tersangka kasus pengemplangan pajak Asian Agri, grup perusahaan sawit terbesar di Indonesia, lewat diterbitkannya Surat Ketentuan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPP).

Siaran Pers

Tahapan penyelenggaraan pemilu semakin mendekat kepada hari pencoblosan. Tahapan pemilu yang tersisa pun masuk pada tahapan yang paling krusial, yakni tahapan kampanye rapat umum diruang terbuka dan kampanye melalui media cetak dan elektronik. Aktivitas kampanye ini akan berlangsung selama 21 hari. Mulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014.

Press Release KLPC (Konsorsium LSM Pemantau CPNS)

ICW dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong terbentuknya Unit Layanan Pengadaan di Pemprov DKI. ULP dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus untuk mencegah munculnya celah-celah korupsi pengadaan.

Prita Mulyasari telah terdaftar sebagai caleg DPR RI dari PDI Perjuangan. Namun Prita mengaku tak banyak memiliki modal dalam berkampanye pada Pemilu 2014 nanti.

"Saya tidak ada-apa dalam hal materi, yang terpenting loyalitas. Saya ungkapkan ke partai, saat ini saya berkeyakinan bukan materi saja tapi mu'jizat," ujar Prita di Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Menurutnya, dalam petrtarungan di Pemilu 2014 nanti, Prita tak memiliki modal banyak untuk berkampanye. Sebab modal utama yang dimiliki Prita hanyalah doa.