Drs. JP, direktur sebuah LSM di Kota Kupang, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana proyek peningkatan kemampuan desa pada beberapa kabupaten di NTT. Sesuai hasil penyidikan polisi, Direktur Yayasan BMM ini menggunakan uang proyek untuk kepentingan pribadi.
Adi Wibowo, juru bicara DPRD Nganjuk dalam kasus dugaan korupsi anggaran Rp 5,2 miliar, akhirnya diberhentikan. Marmun, ketua dewan yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, lebih enjoy untuk bergerak sendiri. Termasuk, dalam menunjuk tim pengacara yang akan mendampinginya. Hal ini diungkapkan oleh Adi Wibowo kemarin. Saya sudah bukan juru bicara DPRD dalam kasus ini, ujarnya kepada Radar Kediri.
Berbeda dengan aparat kejaksaan daerah lain, yang tampaknya serius menangani berbagai kasus korupsi para pejabat kabupaten, sehingga banyak yang sudah diadili, Kabupaten Banjar tampaknya masih adem-ayem saja.
Calon anggota legislatif 2004-2009 tersenyum-senyum menyongsong pelantikan yang sebentar lagi berlangsung. Sementara rakyat jelata seperti saya, mulai waswas menyongsong kiprah legislatif yang baru itu. Waswas, dibayangi mimpi buruk legislatif yang lalu. Memang, ada segelintir anggota legislatif yang relatif punya komitmen dan hati nurani, bagaimana mestinya membenahi negara dan bangsa. Tapi, mimpi kita jadi buruk karena sebagian besar justru tenggelam dalam pesta pora demokrasi yang korup.
Dalam putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru lalu, kita menyaksikan banyak sekali spanduk, posko, tanda gambar, sampai pernak-pernik kecil lainnya. Tentu keseluruhan materi kampanye itu membutuhkan uang. Uang adalah minyak pelumas yang akan memperlancar proses negosiasi, sosialisasi, dan akomodasi kampanye. Tanpa uang, politik hanyalah bagian dari bahasa akademis, bahkan mungkin kalimat kaum fisolof, karena terdengar ideal, nyaris tanpa cela, demi kedaulatan rakyat.
Komisaris Utama PT Mahesa Karya Muda Mandiri (PT MKMM) Rudi Sutopo, terdakwa perkara pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai Rp1,3 triliun kemarin diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Zainal Bakar mengizinkan kejaksaan untuk memeriksa 23 anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diduga terlibat kasus korupsi dana APBD Kota Payakumbuh 2000-2002 senilai Rp350 juta.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan bahwa lembaganya belum bisa meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi DPRD Jateng menjadi penyidikan. Alasannya, ada beberapa kendala yang dihadapi, khususnya pemeriksaan para saksi yang hingga kini belum selesai.
Ada indikasi kuat terjadinya intervensi kalangan eksekutif terhadap yudikatif di balik lambannya respons pemerintah menyikapi penundaan eksekusi terpidana kasus korupsi Huzrin Hood yang diajukan Gubernur Riau Rusli Zainal kepada Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
Sejumlah kalangan meminta agar Bupati Ciamis Engkon Komara bisa bertindak tegas dan adil terhadap semua bawahannya yang terlibat dalam perkara hukum. Dengan demikian, ada kepastian kebijakan bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
