Dituding melakukan penyimpangan miliaran rupiah oleh 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPRD Sumenep mengancam akan menempuh jalur hukum. Kemarin, satu persatu anggota DPRD merapatkan barisan dengan cara mengumpulkan tanda tangan. Tanda tangan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dilakukan upaya hukum dan klarifikasi terhadap laporan LSM.
Ketika presiden baru Indonesia terpilih pada bulan September mendatang, ia akan langsung dihadapkan pada tugas yang paling mendesak, yaitu menyusun kekuatan untuk memerintah secara efektif. Namun, yang lebih mendasar lagi adalah tugas untuk menghentikan ketergelinciran ke dalam savage capitalism yang kerap mengiringi sistem parlementer di tahun-tahun awal.
Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Drs Fathur Rahman, menyatakan siap diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang terkait dugaan anggaran dobel yang dialokasi untuk anggota DPRD Kota Semarang. Pemeriksaan itu dilakukan Rabu (28/7) ini mulai pukul 09.00.
Salah satu projek pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang akan dibuat massal di Kab. Garut dinilai Sekjen Garut Governance Watch (G2W), Agus Sugandhi, berbau KKN dan terkesan tidak transparan dalam penjabaran pelaksanaannya. Pernyataan itu menanggapi dilayangkannya surat bupati kepada pimpinan DPRD Kab. Garut yang meminta persetujuan penambahan biaya pemotretan untuk KTP sebesar Rp 4.000,00/wajib KTP.
Begitu persidangan kasus korupsi DPRD Sidoarjo akan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi, beberapa anggota dewan mulai grogi. Mereka tampak belum siap tampil di persidangan. Sebagian sangat berharap tidak tampil perdana sebagai saksi untuk terdakwa Ketua DPRD Utsman Ikhsan.
Eksepsi terdakwa kasus korupsi anggaran SDM DPRD Sidoarjo senilai Rp 21,9 miliar Utsman Ikhsan kemarin ditolak. Upayanya mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) melalui eksepsi (keberatan)-nya gagal total.
Kasus APBD-gate yang terus diusung aktivis dan mahasiswa memasuki babak baru. Terbukti, munculnya penegasan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon yang memastikan berkas pemeriksaan kasus korupsi APBD-gate akan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan negeri (PN) setempat. Selain itu, babak baru lainnya adalah aksi demonstrasi mahasiswa yang tak kunjung padam dan kali ini menggulirkan tuntutan agar Kapolresta dan Kajari Cirebon sama-sama mengundurkan diri karena dinilai tak mampu menegakkan hukum.
Dana L/C Fiktif Lenyap?
Apa kabar skandal L/C fiktif BNI? Bagi masyarakat awam, kasus bobolnya dana BNI senilai Rp 1,7 triliun ini mencerminkan moral hazard yang parah. Jebolnya brankas Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta itu diduga karena terjadi konspirasi atau kongkalikong antara kalangan debitor, pimpinan dan penguasa.
Upaya perlawanan Gubernur Nanggroe Aceh Darusallam Abdullah Puteh terhadap penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terus dilakukan. Meskipun praperadilan tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penasihat hukum Puteh tetap bersikukuh bahwa penyidikan yang dilakukan KPK belum sah karena hakim ad hoc korupsi belum diangkat presiden.
Meski sisa uang anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD ke Bali telah dikembalikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten tetap akan memanggil para anggota DPRD setempat guna meminta klarifikasi acara kunker tersebut.
