Puteh Bantah Kekayaannya Disita KPK [03/08/2004]

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh membantah ada harta kekayaannya yang telah disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia senilai Rp 12 miliar.

Dugaan Korupsi Pembelian Kapal, KPK Akan Panggil Bupati Maluku Tenggara Barat [03/08/2004]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk dimintai keterangan soal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten tersebut dalam pembelian kapal laut senilai Rp 20 miliar.

Aktivis Minta Audit APBD [03/08/04]

Kasus dugaan korupsi dana hibah Belanda bisa jadi melebar. Ini setelah keluar pengakuan dari Ketua BPC Gapensi Ponorogo Hadi Suryono bahwa fee proyek yang mestinya dilaksanakan komite sekolah tetapi diambil alih rekanan itu, digunakan untuk biaya pemugaran Alun-alun Ponorogo dan masjid agung. Sekarang perlu audit, apakah renovasi Alun-alun juga dibiayai APBD, kata Dirut LSM Peduli Drs Hadi Purwanir Sungkowo, kemarin.

Ada Mark Up Pagu Proyek? [03/08/04]

Kasus pasar Porong ini juga mengundang keprihatinan Sekretaris Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Unggul Prabawa. Unggul menilai, kasus turunnya penawaran harga proyek hingga 35 persen merupakan persoalan besar.

Laporan Dugaan Korupsi Bupati Muna dalam Lelang Kayu Jati di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara [03/0

Muna adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terkenal sebagai penghasil kayu jati. Luas areal kawasan hutan jati kira-kira 50,9 % dari total luas wilayah kabupaten. Mengingat kayu jati dari kabupaten Muna merupakan hasil alam bernilai jual tinggi, praktek pembalakan hutan jati kerap kali terjadi. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari jumlah kayu temuan yang didapatkan aparat Dinas Kehutanan setempat. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Kayu dan Rotan (APKAR) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, selama kurun waktu 2002 terkumpul 4.668,1519 M3 kayu jati temuan. Rinciannya, pada 4 September 2002, terkumpul sebanyak 607,6530 M3 jati temuan, tanggal 8 Oktober 2002 sebanyak 1.684,7175 M3 dan tanggal 4 November 2002 ditemukan kayu jati sebanyak 2.375,7814 M3.

ICW Temukan Sejumlah Sumbangan Fiktif untuk Calon Presiden [03/08/04]

Indonesia Corruption Watch menemukan sejumlah sumbangan fiktif untuk dua calon presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Rencananya, temuan ICW ini akan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu. ICW juga mendesak KPU untuk melakukan pengecekan sumbangan dana kampanye, kata Wakil Koordinator ICW Luky Djani, Senin (2/8).

Dianggap Anggota DPRD Korupsi ; Anggota Dewan Malu Kembali ke Masyarakat [03/08/04]

Sejumlah anggota Dewan Ciamis yang akan mengakhiri masa jabatannya, Jumat (6/8) mendatang, mengaku ada beban moril cukup berat untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Hal itu sehubungan ada anggapan dari masyarakat bahwa semua anggota DPRD Ciamis ini terlibat korupsi.

Sidang

Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon telah memastikan jadwal digelarnya persidangan bagi kasus APBD-gate yang menyeret mantan Wali Kota Cirebon Drs. H. Lasmana Suriaatmadja dan 29 anggota DPRD setempat sebagai terdakwa. Sidang perdana dugaan kasus korupsi itu dipastikan digelar Senin (9/8) pekan depan.

44 Anggota DPRD Solo Dibidik Kasus Korupsi [03/08/04]

Menjelang berakhirnya masa tugas, seluruh anggota DPRD Kota Solo terancam menjadi tersangka kasus korupsi sebesar Rp 11,84 milyar. Polwil Surakarta yang menangani kasus ini tinggal menunggu izin pemeriksaan dari Gubernur Jawa Tengah. Dugaan 44 anggota DPRD melakukan korupsi sangat kuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan memberikan laporan hasil audit keuangan.

Soal Ketua BPK, DPR Tentukan Sikap Hari Ini [03/08/04]

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat dengan pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR guna menentukan sikap lembaga itu atas penolakan Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Subscribe to Subscribe to