Sesuai dengan nama yang disandangnya, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tugas utama kementerian ini adalah meningkatkan pendayagunaan aparatur negara. Nama yang disandangnya itu bisa membuat orang jadi bertanya: apakah aparatur negara selama ini kurang berdaya guna? Setelah itu, seandainya pendayagunaannya dirasakan sudah optimal, tentu wajar jika timbul pertanyaan di benak kita: apakah kementerian ini masih dibutuhkan?

Dua mitra asing, PT Thames PAM Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya dinilai gagal mengelola dan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI harus memutuskan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum dan dua mitra asing yang telah dilakukan sejak Januari 1998 itu.

Negara Republik Indonesia tetap dirugikan dalam perkara korupsi Rp 169,710 miliar yang diduga dilakukan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia Nurdin Halid. Pasalnya, sampai sekarang uang tersebut belum ada yang kembali masuk ke kas negara. Padahal, uang itu milik negara karena berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

Goldmans Sachs selaku penasehat keuangan Pertamina dalam penjualan dua tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) mengakui sudah melakukan prosedur yang benar dalam mengatur tender penjualan yang memunculkan Frontline Ltd dari Swedia sebagai pembeli. Prosedur yang dilakukan ini justru menguntungkan Pertamina.

Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku selama ini dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Akibatnya, banyak proyek dan program yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat difungsikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi mubazir.

Terkait dengan pembeberan data oleh Komite Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa Riau termasuk lima besar provinsi terkorup di Indonesia, pihak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Chaidir terkesan masih sulit menerima kenyataan ini. Selain sementara hanya bisa menyatakan sikap amat prihatin, Chaidir juga akan segera berupaya mengklarifikasi kebenaran data tersebut.

Komisi III DPR memastikan tidak akan membahas terlebih dulu pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 untuk Kejaksaan Agung.

Operasi Hutan Lestari yang digelar di Papua sudah menangkap 69 tersangka. Dari jumlah itu, 9 di antaranya berkebangsaan Malaysia. Menteri Kehutanan M.S. Ka

Setelah melalui rapat kerja yang cukup alot, Panitia Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui permintaan pemerintah untuk mencairkan dana tanggap darurat Aceh dan Sumut sebesar Rp 1,258 triliun kemarin. Dana tersebut diambilkan dari pos penanggulangan dana bencana nasional dalam APBN 2005 sebesar Rp 2 triliun.

Empat perwira menengah (pamen) Kepolisian Negara RI (Polri) yang bertugas di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Papua, kini dalam penyelidikan intensif terkait dugaan keterlibatan mereka dalam sejumlah kasus penebangan liar (illegal logging) di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar). Dalam penyelidikan ini, polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening pribadi mereka.