Jajak Pendapat AC Nielsen; Kinerja Polisi di Bekasi Membaik

Kinerja polisi di Bekasi, Jawa Barat, dinilai membaik oleh masyarakat setempat. Salah satu tolok ukur membaiknya kinerja itu, sesuai dengan jajak pendapat AC Nielsen, adalah dari peningkatan frekuensi patroli di jajaran Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi, yang menjadi proyek percontohan kerja sama Kepolisian Negara RI dengan Japan International Cooperation Agency.

Berkas Dakwaan Segera Dilimpahkan; Kasus Mantan Pimpinan DPRD Surakarta

Berkas dakwaan milik dua mantan pimpinan DPRD Surakarta, Bambang Mudiarto dan Yusuf Hidayat, dalam waktu dekat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Kejaksaan Negeri (Kejari) seperti yang dikemukakan Kepala Kejari Djuwito Pengasuh SH MH, belum menyebut tanggal pelimpahannya. Dia hanya mengatakan, ancar-ancarnya dalam minggu ini, saat ditemui di Mapolwil Surakarta, kemarin.

Jakgung Minta Usut Terus Kasus Korupsi; Tak Gentar setelah Gedung Kejati NTB Dirusak Massa

Aksi perusakan gedung Kejati NTB dua hari lalu oleh ratusan massa mendapat perhatian serius Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Arman, panggilan akrab jaksa agung, menginstruksikan agar seluruh jajaran kejaksaan di daerah meningkatkan kewaspadaannya menghadapi teror terkait penanganan sebuah perkara korupsi.

Juwono Akui Tak Tahu Tender MI-17; Pengamat Minta Pengadaan Alutsista Dibekukan

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono ternyata belum mengetahui tender pengadaan 5-6 armada helikopter angkut MI-17 senilai USD 35,2 juta di Mabes TNI-AD. Dia berjanji akan segera mengecek proses tender yang diduga menyalahi prosedur pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) tersebut.

Korupsi: Etnisitas atau Mentalitas?

Penulis mendapatkan banyak sekali e-mail dari tanah air terkait dengan pernyataan Sekjen Gowa Andi W. Saputra tentang alasan Singapura yang belum bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Pengukuran Kinerja Program Bantuan Sosial

Pengalihan dana kompensasi kenaikan harga BBM untuk program bantuan sosial, seperti penduduk miskin, panti asuhan, pendidikan, kesehatan, dan desa tertinggal saat ini masih hangat diperdebatkan. Tidak sedikit yang menolak karena menganggap bahwa kegiatan itu tidak banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Di sisi lain, banyak yang setuju karena program ini dipercaya dapat digunakan sebagai terapi untuk mengurangi berbagai penyakit sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan.

Sejumlah Daerah Mulai Ekspose Buruknya Kondisi Pendidikan; Menjelang Digulirkannya Dana Subsidi BBM

Menjelang digulirkannya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah khususnya untuk sektor pendidikan, kini sejumlah daerah mulai melakukan publisitas tentang kondisi persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. Namun, disinyalir tak jarang dari data yang diekspose itu sengaja dibesar-besarkan agar mendapat dana yang besar pula.

BPK: Penyimpangan Anggaran Depok Rp 7,4 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11 penyimpangan realisasi belanja daerah kota Depok Tahun Anggaran 2004 senilai Rp 7,4 miliar. Dari total jumlah tersebut, indikasi kerugian keuangan daerah Rp 2,8 miliar dan pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp 4,6 miliar.

Koter dan Anggaran Pertahanan

Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Djoko Santoso tentang penambahan 22 komando teritorial (koter) yang terdiri dari tiga markas komando resort militer (makorem) dan 19 markas komando distrik militer (makodim) cukup mengejutkan banyak pihak. Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan wacana reformasi di tubuh TNI yang masih bergulir hingga hari ini. Penegasan komitmen TNI untuk melakukan reformasi yang tertuang dalam buku putih Dephan, yang salah satunya ditujukan untuk mewujudkan tentara profesional dalam memerankan diri sebagai alat negara di bidang pertahanan negara lalu dipertanyakan.

Politik Uang Meningkat 200%; Pilkada Era Dulu dan Sekarang

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lambok Hamonangan Hutauruk memprediksi politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung meningkat lebih dari 200% dibanding pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Subscribe to Subscribe to