Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Februari 2016 – Forum Guru Besar se-Indonesia mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk sampaikan penolakan atas Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyampaikan surat yang meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar turut menolak Revisi UU KPK.

Surat itu mereka sampaikan melalui pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo, dan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Selasa 23 Februari 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Februari 2016 – Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda Revisi UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak memuaskan. Penundaan dianggap hanya meredam polemik Revisi UU KPK dalam tempo sementara.

“Jokowi harusnya bisa lebih progresif menyatakan menolak Revisi UU KPK,” kata Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Universitas Paramadina, Senin 22 Februari 2016.

POKOK BERITA:

“KPK Masih Terancam”

Indonesia, 22 Februari 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Penolakan atas upaya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul dari kalangan akademisi. 91 Guru Besar dari perguruan tinggi se-Indonesia menolak upaya pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK.

Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Suara penolakan atas upaya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kencang. Grup musik Slank turut menyuarakan penolakan upaya revisi tersebut.

Mereka menggelar konser kecil-kecilan di halaman depan gedung KPK, Senin, 22 Februari 2016. Dalam ucapannya sebelum tampil, Kaka, vokalis Slank mengatakan mendukung sepenuhnya KPK. “Kami ingin menegaskan, kami tetap support dan membela apa yang dikerjakan KPK,” katanya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan secara tegas untuk menolak Revisi UU KPK. Pernyataan itu disampaikan bersama para pimpinan KPK yang telah menyatakan penolakan serupa.

“Sekali lagi teman-teman, saya nyatakan, pegawai KPK Menolak Revisi Undang-Undang KPK,” lontar Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal di halaman depan Gedung KPK, Senin 22 Februari 2016. Pernyataan sikap penolakan atas Revisi UU KPK ia bacakan dengan lantang di hadapan masyarakat pegiat antikorupsi, wartawan dan pegawai KPK lainnya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 – Sejumlah orang berkostum superhero menyuarakan penolakan atas upaya Revisi UU KPK. Mereka menganggap revisi tersebut akan memperlemah kinerja KPK.

Melalui aksi teatrikal di bundaran Hotel Indonesia saat Hari Bebas Kendaraan, Minggu, 22 Februari 2016, mereka berkeliling sembari membawa kertas besar bertuliskan “Superhero aja Tolak Revisi UU KPK”. Aksi itu mereka lakukan untuk mengajak masyarakat agar menolak Revisi UU KPK.