Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, sampai kini tersangka perkara korupsi pembagian tantiem (bonus) PT PLN (Persero) belum ditetapkan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Bahkan, kasus korupsi yang merugikan negara Rp 4,3 miliar itu akan dikaji ulang, termasuk memanggil lagi beberapa saksi.
Kendati masyarakat mengkritik keras dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta untuk mempertimbangkan kembali keberangkatan, sembilan belas anggota Badan Legislasi tetap meneruskan rencana studi banding ke luar negeri.
Banyak yang tidak menduga kalau Rusadi Kantaprawira, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), ini terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004.
Koordinasi antara jaksa penuntut umum dan polisi di berbagai daerah di Tanah Air dinilai tidak maksimal. Kelemahan koordinasi ini merupakan salah satu kendala dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, terutama yang melibatkan pejabat pemerintah.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W. Kusumah menyatakan, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo berperan mengagendakan pertemuan dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman. Kita atur saja pertemuan dengan Khairi, kata Sussongko seperti dikutip Mulyana saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana Wira Kusumah pernah meminta bantuan Anas Urbaningrum untuk menyampaikan kesulitannya kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Saat itu Mulyana kesulitan dalam menyediakan dana yang akan digunakan untuk menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman. Pesan Mulyana kepada Anas tersebut diungkapkan melalui pesan layanan singkat (SMS).
Semua instansi diminta membawa laporannya pada Jumat (22/7).
Musim penerimaan siswa baru (PSB), baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, tiap tahun selalu menghadapi masalah. Beberapa fenomena ganjil yang timbul biasanya berupa jatah kursi kosong (biasa terjadi di sekolah-sekolah unggulan atau favorit) dan yang paling marak tentu saja masalah uang.
Elemen masyarakat dan mahasiswa, Rabu (20/7), mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan DPRD Jabar. Seperti aksi-aksi sebelumnya, kali ini pun mereka kembali menuntut penuntasan sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat yang dinilai bertele-tele dan tidak jelas akhir penyelesaian hukumnya
