Dalam beberapa hari terakhir, nama pengacara dan mantan hakim tinggi Harini Wiyoso serta nama beberapa pegawai Mahkamah Agung, seperti Pono Waluyo (staf bagian kendaraan MA), begitu akrab di telinga para pemerhati hukum di negeri ini.

Gubernur mengirim surat Ketua DPRD.

Direktorat Reserse Kriminalitas Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat mengusut kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang diduga dilakukan 16 anggota DPRD Dompu.

Pembayaran mencicil tidak diatur undang-undang

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, Kamis (13/10), mensinyalir mekanisme operasionalisasi bus transjakarta atau busway sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada akhirnya, proyek ini berpotensi merugikan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mantan Ketua Otorita Batam, Ismeth Abdullah, berang dituduh korupsi. Ia pun mensomasi Lumbung Informasi Rakyat (Lira), organisasi yang melansir tuduhan tersebut.

BANDA ACEH - Tim jaksa Kejari Kutacane, pekan ini akan memanggil saksi untuk dimintai keterangan menyangkut kasus dugaan proyek fiktif pembangunan jalan senilai Rp 1,5 miliar lebih

Terminologi korupsi menurut Hart (2001) mengacu pada penggunaan kepemilikan publik untuk keuntungan pribadi dalam cara-cara yang bertentangan dengan peraturan (hukum) yang ada. Secara global, perilaku korup ada di mana-mana di seantero dunia dengan tingkatan yang berbeda.

Dua Anggota DPRD NAD Juga Ikut Menikmati

Kupang, PK

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi, Mangisi Sitanggang, S.H mengatakan, untuk memeriksa Direktris Womintra, SMDK, selaku tersangka kasus korupsi proyek PLTS di Alor, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Silakan ditanya kepada Pak Kajati NTT. Rencana pemeriksaan SMDK dan penyidikan lanjutnya (kasus korupsi) PLTS di Alor ditentukan oleh Kejati NTT, kata Sitanggang menjawab Pos Kupang di Kantor Kejati NTT di Kupang, Rabu (12/10) siang.