CILACAP (KR)- Penyidik Kejaksaan Negeri Cilacap, mulai Selasa (11/10) mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Ketua DPRD Cilacap. Pemeriksaan tersebut terkait dengan perkara dugaan korupsi dana APBD tahun 2004 sebesar Rp 4,3 miliar. Menurut Kejari Cilacap P Joko Subagyo SH, pemeriksaan terhadap FL itu dilakukan, setelah pihak Kejari Cilacap mendapatkan izin dari Gubernur Jateng. Sedang dalam perkara itu, salah satu tersangkanya adalah Ir As, mantan Sekda Cilacap.

Bupati Cilacap Probo Yulastoro mengakui, telah mengirim surat ke Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, terkait proses penyidikan dugaan korupsi APBD Cilacap 2004 Rp 4,3 miliar. Di antara isi surat tersebut, dia minta agar Ketua DPRD setempat Fran Lukman yang juga tersangka kasus itu tidak ditahan kejaksaan.

Mantan Kepala Jamsostek Cabang Sukabumi, SRS dan mantan kepala keuangan di instansi yang sama, MS, Rabu (12/10) dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi dalam kasus pembobolan dana Jamsostek senilai Rp 7 miliar lebih. Tersangka lainnya, Ik yang menjabat sebagai kasir pada instansi BUMN itu, hingga saat ini masih buron.

JEPARA- Dalam beberapa hari ini pengusutan kasus dugaan korupsi APBD 2004 senilai Rp 6,68 miliar yang melibatkan para anggota DPRD periode 1999-2004, nyaris vakum. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara belum bisa melangkah jauh, karena belum mengantongi izin pemeriksaan terhadap tersangka HMR, anggota DPRD Jateng.

KUDUS - Ketua DPRD Kudus periode 1999-2004, H Heris Paryono, masih menyatakan dirinya -juga anggota legislatif lainnya-tak bersalah atas kasus dugaan korupsi anggaran sebesar Rp 22,9 miliar

Jakarta, kompas - Perkara dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk ruas Taman Mini Indonesia Indah- Cikunir Seksi E1 dengan terdakwa Hamid Djiman (54) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (12/10).

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Said Agil al-Munawar mulai disidangkan. Mantan Menteri Agama itu terancam penjara seumur hidup.

Semua staf Mahkamah Agung mempunyai peluang menjadi calo perkara. Anak dan keluarga hakim agung bisa dimanfaatkan.

Sejak terjadinya penangkapan pelaku suap di lingkungan Mahkamah Agung, tak banyak penjelasan yang bisa diperoleh dari para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nama Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan disebut-sebut oleh para tersangka sebagai ujung rantai jual-beli perkara. KPK berjanji akan mengusut tuntas perkara itu.