Bahaya, Pejabat Berbisnis; Motifnya Kejar Fasilitas Bisnis

Pejabat eksekutif maupun legislatif sama-sama berbahayanya apabila memiliki bisnis. Hasil studi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pengusaha yang terjun ke politik dan menjadi pejabat publik umumnya memiliki motif utama mengejar kemudahan fasilitas.

Hari Ini KPK Periksa Bagir

Ketua MA Bagir Manan hari ini dijadwalkan diperiksa KPK. Itu dilakukan KPK terkait penelusuran kasus suap yang melibatkan tersangka Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo, terhadap lima staf MA.

Pengadilan Korupsi di Setiap Provinsi; Usul Amandemen UU KPK

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang hanya satu di Jakarta dinilai sangat kurang untuk mengadili kasus-kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK yang mencapai 7.000 kasus. Karena itu, rancangan amandemen UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disusun KPK mengusulkan agar Pengadilan Tipikor bisa segera dibentuk di setiap provinsi.

Pembahasan RUU KMIP

Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Kebebasan Memperoleh Informasi Publik atau KMIP terancam molor sekalipun sudah dikeluarkan amanat presiden yang menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili pemerintah untuk membahasnya. Belum ada jaminan bahwa RUU itu akan selesai pada tahun 2005 ini jika tidak ada itikad kuat dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan RUU ini lebih cepat.

Akbar-Retno Resmi Berdamai

Setelah berseteru sekitar tiga bulan, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Retno Listyarti, guru sekolah menengah atas, resmi berdamai.

Komisi Pemberantasan Korupsi Mengurai Benang Kusut Korupsi

Pengantar: Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perhatian khusus di negeri ini. Khusus, karena pada lembaga ini tertumpu banyak harapan. Harapan untuk menumpas korupsi. Sebab, korupsi di Tanah Air diyakini sudah berurat dan berakar. Dari hulu hingga hilir. Indonesia pun masih masuk daftar 10 negara terkorup di dunia. Memang kiprah KPK yang merupakan metamorfosa dari lembaga-lembaga sejenis menuai optimisme. Namun optimisme saja tidak cukup. Masih banyak yang harus dibenahi lembaga yang baru berdiri pada 2003 itu. Utamanya sumber daya manusia. Bagaimana menutup 'bolong-bolong' di KPK?

Mobil Dinas; KPK Usul agar Presiden Perlu Atur Standar

Presiden perlu mengatur standar gaji yang diterima pejabat, termasuk anggota DPR. Salah satu usulan adalah rumah dinas dan kendaraan dinas serta sopir untuk pejabat sebaiknya dihapus. Sebagai kompensasinya, para pejabat menerima gaji yang besar.

Ikahi Dikritik; KPK Diminta Jaga Kewibawaan Lembaga Negara

Sejumlah kalangan mengkritik keras Ikatan Hakim Indonesia. Ikahi dinilai telah membangun solidaritas ketakutan atau paranoid solidarity, sekaligus menjadi bukti resistensi hakim terhadap upaya pemberantasan praktik mafia peradilan di Mahkamah Agung yang sudah menjadi rahasia umum.

Penggeledahan Mahkamah Agung tanpa Izin

Pakar: Izin tak diperlukan.

KY Fokuskan Awasi Hakim Agung dan Hakim Kota Besar

Komisi Yudisial atau KY akan memfokuskan pengawasan terhadap 49 hakim agung MA dan para hakim yang berada di kota-kota besar. Selain itu, KY akan membahas lebih rinci rencana pengawasan yang lebih progresif, yakni pengembangan intelijen peradilan.

Subscribe to Subscribe to