Komisi Pengawas Dimenangkan

Putusan ini sama seperti yang diputus KPPU.

Saksi Sudutkan Kabiro Umum KPU; Sidang Korupsi Buku Rp 20 M

Dalam kasus korupsi pengadaan buku yang berpotensi merugikan negara Rp 20 miliar, Kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto akan makin sulit mengelak dari jerat hukum. Pada sidang di pengadilan Tipikor kemarin, saksi sekretaris proyek pengadaan buku Bakri Asnuri mengatakan, Bambang yang menjadi ketua panitia memerintahkan dirinya memanipulasi dokumen.

MA: Soeharto Tak Bisa Diadili Sebelum Sehat

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan, pengadilan tidak dapat mengadili mantan presiden Soeharto bila kondisi kesehatannya tidak berubah.

MA Pecat Hakim Nakal; Ada 77 Orang Masih Diperiksa

Mahkamah Agung (MA) terus berupaya membersihkan tubuhnya. Setelah menindaklanjuti laporan masyarakat, MA memecat seorang hakim nakal yang dinilai terbukti bersalah.

Indonesia [Tetap] Paling Korup

Indonesia menduduki peringkat pertama negara terkorup dari 12 negara di Asia yang ekonominya sedang berkembang.

Obral Tanah ala Perumnas

ICW mengadukan direksi Perumnas atas dugaan korupsi sekitar Rp 338 miliar. Baru karyawan Perumnas yang diperiksa. Direksinya menyusul.

Isu Panas di Perum Perumnas

Diduga, ada

Mantan Ketua DPRD Tersangka Dugaan Korupsi APBD di Kendal

Kejati Jateng menyetujui penetapan tiga tersangka, terkait dengan kasus korupsi APBD Kendal tahun 2003 yang diduga dilakukan oleh 45 mantan anggota DPRD Kendal.

Drs Marim Purba Mantan Walikota P Siantar Akhirnya Menyerahkan Diri

Tepat pada pukul 12.00 WIB, Drs Marim Purba mantan Walikota P Siantar terpidana 2 tahun dalam perkara korupsi itu dieksekusi dan resmi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Siantar, Jumat (2/12).

KY Nilai Putusan Hakim PT Banten Keliru

Komisi Yudisial menilai putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Banten yang mengurangi hukuman terdakwa kasus korupsi dana perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten, Tuti Indra Sutia, keliru. Putusan itu melanggar batas minimal hukuman pidana korupsi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Subscribe to Subscribe to