Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Korupsi. Lambatnya pemerintah meratifikasi konvensi itu justru menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menata ulang (restrukturisasi) keimigrasian agar menjadi lebih bersih, profesional, kredibel, dan akuntabel. Selain itu, setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan, Presiden akan melakukan penggantian pejabat.
Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Nasional, (9/12/2005), diselenggarakan apel pelajar di Tugu Proklamasi untuk mencetuskan Sumpah Pelajar Indonesia.
Pembayaran ganti rugi lahan proyek jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) Cikunir, Jakarta Timur, tak transparan.
Usulan gaji dan tunjangan Gubernur Bank Indonesia untuk tahun 2006 mencapai Rp 2,685 miliar setahun, Deputi Gubernur Senior BI Rp 2,246 miliar setahun, dan Deputi Gubernur BI Rp 2,038 miliar setahun. Itu merupakan bagian dari anggaran operasional BI senilai Rp 8 triliun yang sedang dibahas Komisi XI DPR.
Dalam rapat kabinet terbatas sesaat setelah mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sepulang dari lawatan ke mancanegara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar Kepala Kepolisian RI Sutanto membongkar kasus indikasi penyelewengan fiskal.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus dugaan korupsi Rp 8,1 miliar di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri Surabaya.
Bupati nonaktif Morowali, Sulawesi Tengah, Andi Muhammad, kemarin didakwa jaksa penuntut umum R.O. Marunduh melakukan tindak pidana korupsi.
Pengadilan Negeri Bandung menerima berkas perkara korupsi dana kaveling dengan terdakwa Eka Santosa dan Suyaman, bekas ketua dan wakil ketua DPRD provinsi periode 1999-2004.
Belum lagi tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan kasus pembobolan Bank BNI, Brigjen Pol Samuel Ismoko tersandung kasus lain. Dia diduga terlibat pemalsuan berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa Nurdin Halid dalam kasus impor gula ilegal hingga berujung pada vonis bebas majelis hakim di PN Jakarta Utara.
