Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin meminta Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperiksa secara menyeluruh.

Sejumlah peristiwa yang mencoreng muka Mahkamah Agung, memunculkan keprihatinan di kalangan para mantan hakim. Terungkapnya kasus penyuapan di lembaga tinggi negara itu menunjukkan, ada oknum yang bertugas di badan peradilan yang memiliki perilaku tercela. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan hal itu akan mencederai kepercayaan masyarakat.

Aib dalam system pengembanan hukum kita semakin memprihatinkan. Para pihak yang diduga terlibat dalam skandal penyuapan (kasus Probosutejo), tidak satupun mengaku terlibat. Mengapa begitu rumit dan sulit kita melihat perbedaan antara kebenaran dan kesalahan? Kebohongan dan kejujuran? Keadilan dan ketidakadilan? Bukankah terminologi-terminologi tersebut memiliki daya pembeda yang sangat jelas? Indikator dan interpretasi yang digunakan untuk membedakannya juga jelas.

Fenomena dwifungsi tetap mewarnai jagat politik Indonesia. Setelah dwifungsi ABRI dihapuskan, muncul dwifungsi lain. Pengusaha berbondong-bondong menjadi pejabat publik, tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif.

Di pengujung tahun 2005, harapan masyarakat terhadap birokrasi yang semakin profesional sedikit demi sedikit mulai terwujud. Namun, di balik optimisme itu, citra negatif dan pandangan minor terhadap beberapa kiprah aparat pemerintahan juga cukup menonjol.

Kucing-kucingan belasan wartawan dengan 24 anggota DPR yang akan beranjangsana ke Mesir, Jumat (16/12), pukul 02.00 hingga pukul 03.00, akhirnya dimenangkan anggota Dewan yang terhormat. Hanya seorang anggota DPR yang legawa

Rakyat di tiap-tiap daerah pemilihan perlu menggugat atau mempersoalkan keberangkatan 15 anggota Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat ke Mesir kepada Badan Kehormatan DPR.

Kadang kala terasa masyarakat kita sudah apatis dengan masalah korupsi. Sejak awal 1960-an sampai sekarang korupsi di Indonesia belum pernah dapat ditaklukkan.

Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus kebocoran biaya fiskal kunjungan luar negeri, Ditjen Pajak Depkeu mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Polri. Selain dengan polisi, kerja sama dilakukan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Keberangkatan Dilakukan Diam-diam dan Menghindari Pers