Mantan Ketua DPRD Blora Tersangka

Empat mantan pimpinan DPRD Kabupaten Blora periode 1999-2004 ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Penetapan dilakukan dalam ekspose internal antara Kejari Blora dan Kejati Jateng di Semarang, kemarin.

Presiden: Gaji Pejabat Perlu Ditata Ulang

Yang terendah gaji Ketua Mahkamah Agung.

Koruptor Besar Masih Bebas

Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dinilai belum tuntas. Sebab, hanya koruptor kecil yang diproses, sementara koruptor besar dibiarkan bebas.

Polisi Siap Sidik Ulang Nurdin Halid

Meskipun terdakwa korupsi impor gula ilegal Nurdin Halid dibebaskan dengan alasan 19 tanda tangan saksi palsu, kepolisian siap menggulirkan kembali kasus itu dengan memperbaiki berita acara pemeriksaan (BAP).

Kejati Minta Bangunan SLB Diteliti

Kejaksaan Tinggi Jambi minta tim ahli bangunan memeriksa dan meneliti kondisi fisik bangunan Sekolah Luar Biasa Prof Dr Sri Sudewi Masjchun Sofwan di Telanipura, Jambi, apakah masih layak digunakan atau tidak. Pihak terkait pembangunan gedung yang dibiayai anggaran belanja tambahan APBD Jambi 2002-2004 Rp 6,51 miliar diundang ke Kejati untuk didengar keterangannya.

Berkas Sudah Dilimpahkan ke PN Bandung

Setelah tertunda selama lima bulan, berkas perkara dua tersangka kasus dana kapling, yaitu Eka Santosa dan Suyaman, Senin (19/12), akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung.

Jakgung: Hakim Terlalu Cepat Ambil Keputusan

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengemukakan, keputusan hakim yang mengatakan bahwa berita acara terkait kasus Nurdin Halid ada yang dipalsukan, itu tergesa-gesa. Keputusan palsu atau tidaknya berita acara belum dapat dinyatakan kebenarannya karena hanya berdasarkan keterangan saksi dan belum dibuktikan oleh laboratorium kriminal.

Selasa Ini Presiden Canangkan Reformasi Peradilan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan reformasi peradilan di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/12) ini. Acara ini dihadiri seluruh unsur pimpinan MA, hakim agung, serta seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama.

DAU Juga untuk Bayar Kredit Rumah Mantan Anggota DPR

Selain untuk membiayai kegiatan Komisi VI DPR periode 1999-2004 memantau penyelenggaraan haji, Dana Abadi Umat atau DAU juga digunakan untuk melunasi kredit rumah salah satu anggota DPR periode yang sama.

Konvensi Anti-Korupsi Belum Diratifikasi, Bukti Tidak Adanya Strong Leadership

Hasil survey yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi, telah menurunkan tingkat kepercayaan dunia internasional.

Subscribe to Subscribe to