Persidangan kasus korupsi PT Jamsostek dengan terdakwa mantan Direktur Investasi Andy Rachman Alamsyah kembali berlangsung di PN Jakarta Selatan kemarin. Agendanya adalah pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap eksepsi (keberatan) yang diajukan penasihat hukum terdakwa.
Kasus korupsi di Banten mulai menjadi perhatian publik pada medio tahun 2003. Penanganan sejumlah kasus korupsi menumbuhkan harapan supremasi hukum yang nyaris mati di Banten dapat kembali ditegakkan.
Pengusaha Probosutedjo tak mau harta bendanya disita kejaksaan. Dia pun bersedia membayar denda Rp 30 juta dan ganti rugi negara Rp 100,931 miliar sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Kesediaan itu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya kemarin.
Adrian Woworuntu, terpidana kasus pembobolan BNI 46 senilai Rp 1,2 triliun, meminta jaminan keamanan atas keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap terhadap Kombes Irman Santosa, Brigjen (Pol) Samuel Ismoko, dan Komjen Suyitno Landung.
Gubernur Bali Dewa Beratha menyebutkan, ada penyelewengan fiskal dan pungutan liar terkait dengan proses keimigrasian di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar. Dugaan penyimpangan itu sudah lama terjadi dan ia sempat meminta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Ngurah Rai memperbaiki sistem keimigrasian.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak harus dengan perubahan status hukum rumah sakit dan sebaliknya, perubahan status hukum rumah sakit tidak menjamin pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Kejaksaan Negeri Madiun menahan tersangka dugaan korupsi obat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun tahun 2001-2003, Yusrizal Chan, 49 tahun, kemarin. Yusrizal disangka merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,9 miliar.
Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya menetapkan lima pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya menjadi tersangka baru kasus dugaan penggelembungan dana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya senilai Rp 2,4 miliar. Penetapan ini terkait dengan ditemukannya bukti bahwa proses tender (lelang) pembangunan gedung Dewan tak dilakukan sebagaimana mestinya.
Jabatan adalah ujian, begitu orang bijak bilang. Dalam kondisi berlimpah kekuasaan, memang orang paling mudah tergelincir, misalnya, untuk melakukan korupsi. Di situlah kualitas seseorang diuji. Tapi korupsi tetap korupsi siapa pun pelakunya. Itu idealnya, tapi sulit betul menegakkan keadilan untuk yang bergelimang kuasa dan harta. Tentu ada masanya penutup mata Dewi Keadilan begitu rapat sehingga hukuman tak melihat jabatan.
Istilah dana taktis makin populer ketika kasus korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004 mencuat dari Komisi Pemilihan Umum. Dana dari perusahaan rekanan KPU inilah yang banyak dimanfaatkan anggota KPU untuk berbagai keperluan. Catatan harian Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin seperti pembuka tabir ke mana dana taktis mengalir dan siapa yang menikmatinya.
