Mana mungkin kami mengaudit, mereka tidak tahu?

Sejumlah dinas di Provinsi DKI Jakarta mengaku belum menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, Biro Administrasi Wilayah justru dalam proses mengembalikan dana yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukan.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, BPK menemukan 24 penyimpangan senilai Rp 13 miliar pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pemanfaatan anggaran 2004.

Juru bicara pemerintah provinsi, Catur Laswanto, mengaku belum mengetahui hasil audit tersebut. Karena itu, pemerintah daerah belum bisa merumuskan sikap atau tindak lanjutnya. Kami menunggu sampai menerima salinan resmi, ujarnya kepada Tempo.

Dia memastikan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dan catatan hasil audit. Jika kesalahannya administratif semata, pemerintah mengoreksinya, termasuk mengembalikan sejumlah dana ke kas daerah.

Apabila ditemukan pelanggaran berat, termasuk indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut Catur, pemerintah daerah memiliki prosedur internal untuk mengkajinya. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Daerah yang berwenang mengkaji masalahnya dan melakukan tindak lanjut, katanya.

Pernyataan senada dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Aurora Tambunan. Saya malah baru tahu ini dari Anda, katanya.

Menurut Aurora, ia baru menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman pada Februari 2005. Adapun hasil audit BPK dilakukan terhadap laporan Tahun Anggaran 2004.

Walaupun demikian, Aurora berjanji mengkaji hasil audit. Saya akan cek masalah ini.

Berdasarkan audit BPK, dinas kebudayaan harus mengembalikan dana ke kas daerah Rp 140,23 juta. Ini akibat kelebihan pembayaran pada proyek Teater Halaman Taman Ismail Marzuki.

Tak terkecuali Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wishnu Soebagio Yusuf yang dihubungi Tempo. Terima salinannya saja belum, bagaimana mau komentar, ucapnya.

Dalam hasil audit BPK, dinas ini diwajibkan menyetorkan Rp 2,6 miliar: proyek underpass Senen, proyek Kali Angke dan Kali Item, pelayanan air limbah, serta jalan lokasi busway koridor II.

Tanggapan berbeda disampaikan Kepala Biro Administrasi Wilayah Agus Salim. Agus mengaku sudah mengetahui hasil audit BPK tersebut.

Saat ini, kata dia, pihaknya dalam proses mengembalikan dana belanja bantuan insentif operasional rukun tetangga/rukun warga. Sebagian sudah dikembalikan ke kas daerah, akunya. Dana yang mesti dikembalikan, menurut BPK, Rp 833 juta.

Anggota BPK, Baharuddin Aritonang, yang dimintai tanggapannya menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan hasil pemeriksaan semesternya ke DPR serta pihak-pihak yang diaudit. Kalau ada yang belum menerima, harus ditanyakan ke gubernur serta Badan Pengawasan Daerah setempat.

Mana mungkin kami mengaudit, mereka tidak tahu? katanya. AMAL IHSAN | HARUN MAHBUB
----------------------
Menangkis Sejumlah Penyimpangan

Inilah hasil audit untuk beberapa dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta plus jawabannya:

DINAS KEBUDAYAAN

Hasil Audit:
Kelebihan pembayaran proyek pembangunan Teater Halaman Taman Ismail Marzuki Tahun Anggaran 2004: Rp 140,23 juta.

Saya baru tahu dari Anda (wartawan Tempo), tapi saya akan cek, kata Kepala Dinas Aurora Tambunan.

DINAS PEKERJAAN UMUM
Hasil Audit:

* Kelebihan pembayaran pembangunan underpass Senen: Rp 1,81 miliar.
* Proyek pengerukan lumpur Kali Angke dan pembangunan Ground Anchor Kali Item: Rp 578,37 juta
* Kelebihan pembayaran pada proyek pelayanan air limbah: Rp 167,54 juta.
* Kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan dan peningkatan jalan lokasi busway koridor II: Rp 30 juta.
* Pembayaran pembebasan tanah underpass Senen tanpa pajak penghasilan: Rp 38 juta.

Terima salinannya saja belum, bagaimana mau komentar, kata Kepala Dinas Wishnu Soebagio Yusuf.

PEMIMPIN DAN SEKRETARIAT DPRD

Hasil Audit:
* Kelebihan pembayaran honor kegiatan bagi pemimpin dan anggota DPRD periode 1999-2004: Rp 6,5 miliar.

* Realisasi pengeluaran tunjangan transpor pejabat/staf sekretariat DPRD tidak sesuai dengan peruntukan: Rp 708 juta.

* Pengeluaran untuk kegiatan fraksi tidak sesuai dengan ketentuan: Rp 455,75 juta.

* Realisasi pengeluaran bantuan penunjang, dana taktis, dan bantuan kesejahteraan bagi pejabat/staf sekretariat DPRD, buktinya tidak lengkap: Rp 1,48 miliar.

Kami harus lihat dulu hasil temuannya seperti apa, kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ahmad Heryawan.

Kami akan menunggu sampai menerima salinan resmi, kata juru bicara Pemerintah Provinsi Jakarta, Catur Laswanto.

BIRO ADMINISTRASI WILAYAH

Hasil Audit:
Realisasi belanja bantuan insentif operasional RT/RW tidak sesuai dengan peruntukan: Rp 833,16 juta

Sebagian sudah dikembalikan ke kas daerah, ujar Kepala Biro Agus Salim.
SUMBER: AUDIT BPK DAN HASIL WAWANCARA

Sumber: Koran Tempo, 5 Januari 2006