Ketimpangan dan kesenjangan luar biasa pada sistem penggajian pegawai negeri sipil, TNI/Polri, dan BUMN sudah berlangsung sepanjang republik ini berdiri, yang semakin lama semakin kacau, tetapi baru sekarang mendapat perhatian.
Melihat perkembangan sepanjang 2005, tidak mudah menemukan bahasa yang paling tepat untuk menggambarkan sosok Dewan Perwakilan Rakyat.
Mendahulukan pembangunan sektor kesehatan aksiomanya memang berarti perlu cukup anggaran dan tidak keliru memilih konsep untuk menempuhnya.
Pengadilan Negeri Padang, Rabu (28/12), menerima salinan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004. Para mantan anggota DPRD itu oleh PN Padang dinyatakan terbukti korupsi senilai Rp 5,9 miliar.
DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Rabu (28/12), menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 Rp 17,997 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun 2005 sebesar Rp 14,01 triliun. Rincian anggaran itu untuk pendapatan Rp 15,09 triliun, sedangkan untuk belanja Rp 17,78 triliun.
Untuk memperbaiki iklim investasi pada 2006, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan menghapus pungutan liar.
Untuk menyusun dan membahas satu rancangan peraturan daerah, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten akan mendapat uang rapat Rp 24,8 juta. Bisa jadi uang tersebut adalah suap agar rancangan peraturan daerah disetujui DPRD.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo Toemion secara resmi ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/12) malam. Theo diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 32 miliar.
