Pengejaran sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian buron, lalu menetap di luar negeri (LN), mulai membuahkan hasil.
Saksi David, karyawan PT Roliando Ekspres, dalam persidangan kasus korupsi di Radio Republik Indonesia kemarin di pengadilan korupsi Jakarta, mengungkapkan adanya kuitansi fiktif. Kuitansi itu diadakan dalam proyek pengadaan pemancar, yang nilai totalnya sekitar Rp 20 miliar.
Koordinator Indonesian Coruption Watch (ICW) Teten Masduki, mengatakan, yang harus diprioritaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak korupsi yang memiliki sumber keuangan negara paling besar dan bila ingin ada konteks penegakan hukum lembaga peradilan, maka lembaga itu harus diobrak-abrik oleh KPK.
Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Sumatera Barat (Sumbar), dipandang telah banyak melukai rasa keadilan masyarakat. Kalangan mahasiswa dan LSM, pun menyoal lima kasus korupsi sepanjang 2005, yang berakhir bebas di tangan majelis hakim PN Palembang.
Selama ini, kebanyakan aktivis cenderung alergi terhadap politik. Boleh jadi, akibat trauma depolitisasi 30 tahun di bawah rezim Soeharto. Kini, meski Soeharto telah lengser, mereka masih menjadi 'aktivis mengambang'. Akhir-akhir ini, cukup banyak suara yang menganjurkan para aktivis LSM berpolitik agar membuat demokrasi (lebih) bermakna. Caranya, dengan masuk ke partai yang sudah ada, atau membuat partai baru (Demos, 29/11/2005).
Salah satu target penuntasan kasus korupsi yang dicanangkan oleh Jaksa Agung sejak 100 hari pertama pemerintahan SBY adalah melakukan pengkajian ulang (review) terhadap kasus-kasus korupsi yang telah dihentikan penyidikannya (SP3). Data Kejaksaan menyebutkan kasus korupsi yang di-SP3 selama tahun 2001-2004 sebanyak 17 kasus. Sebelumnya, ditagetkan review dilaksanakan dalam waktu 100 hari adalah lima kasus di SP3, yaitu kasus-kasus pertamina (TAC) dan kasus penting lainnya.
Kemplang Rp 1,29 T, Hari Ini Mantan Dirut Bank Umum Servitia Di-Cipinang-kan