Ketua DPRD Kota Cirebon Sunaryo H.W. akhirnya menyatakan siap menjalani eksekusi. Kapan pun dieksekusi, saya siap melaksanakan. Saya tidak minta dikasihani, kata Sunaryo kemarin. Hanya, kata dia, kasusnya tidak sebanding dengan korupsi di Jakarta.
Penahanan Dirut PLN Eddie Widiono direspons aktif oleh kolega maupun kerabat dekat putra Jenderal (pur) Soewondho tersebut. Sebanyak 16 kolega maupun kerabat dekat Eddie berkirim surat untuk meminta penangguhan penahanan bos tertinggi BUMN kelistrikan tersebut melalui penasihat hukumnya.
Komisi Yudisial, Senin (8/5) sore, menutup pendaftaran calon hakim agung. Sebanyak 126 orang, 61 orang di antaranya hakim tinggi, akan memperebutkan enam kursi hakim agung di Mahkamah Agung.
Saksi kunci kasus suap dalam persidangan kasus korupsi Jamsostek yang merugikan negara Rp 311 miliar, Aan Hadi Gusnanto, menyeret keterlibatan Kasipidsus Kejari Jakarta Selatan Silla Pulungan. Menurut keterangan Aan, Silla mengetahui penyerahan uang Rp 550 juta dari mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi tersebut.
Agak mengejutkan juga ketika awal pekan lalu sekelompok orang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan judicial review. Yang dimintakan judicial review adalah UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang mewadahi atau memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga penegak hukum baru yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Rekonstruksi penyerahan uang di Kejaksaan Jakarta Selatan hari ini.
Daniel Kaufmann, Direktur Global Programs World Bank Institute, mengungkapkan, setidaknya dalam empat tahun terakhir, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang disusun Transparency International, Indonesia berada dalam kelompok 10 negara terkorup di dunia. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi.
Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan pengawasan KY tersebut juga berlaku terhadap perilaku hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI akan mendalami temuan Badan Pengawas Daerah mengenai penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005 yang nilainya mencapai Rp 20,3 miliar. Untuk itu, mereka harus melakukan pengecekan silang temuan tersebut dengan data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
