Jumlah tindak pidana korupsi di pemerintah daerah meningkat seiring dengan peningkatan uang yang dikelolanya.

Dua orang kemarin diperiksa.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal DPM Sitompul menegaskan tidak akan berkompromi dengan tersangka kasus penebangan kayu ilegal Mayor Jenderal (Purn) Gusti Syaifuddin yang kini buron. Batas pengejaran buron sampai 12 tahun.

Berkas dugaan korupsi kasus Hilton hampir rampung.

Sejumlah aktivis Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mengadukan Direktur Utama PT Jamsostek Iwan Pontjowinoto ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan Iwan disinyalir terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi. Kasus itu sudah dilaporkan dan diusut Kejaksaan Agung. Kami meminta KPK membantu atau bersama-sama kejaksaan menyelesaikannya, kata Rekson di kantor Komisi Pemberantasan kemarin.

Mayjen (pur) Gusti Syaripudin yang diburu polisi diyakini masih di Indonesia. Berdasar catatan imigrasi, tidak ditemukan indikasi purnawirawan bintang dua tersebut lari ke luar negeri. Untuk memudahkan pengejaran, Polda Kaltim pun mengajukan cekal.

Adrian Waworuntu, terpidana seumur hidup kasus pembobolan Bank BNI, kemarin hadir di PN Jakarta Selatan. Dia menjadi saksi untuk Reno Tidayoh, terdakwa kasus L/C fiktif BNI, bersama Ishak.

Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan meminta klarifikasi ke Kota Madya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal adanya penyimpangan anggaran.

Dua manajer PT Garuda Indonesia, General Manager Garuda Cabang Semarang Arjo Kartiko dan Manajer Akuntansi Pendapatan PT Garuda Indonesia Suharto, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (12/7) pagi.

Tim penyidik Kejati DKI merampungkan penyidikan dugaan korupsi penjualan PT Pabrik Gula Rajawali (PGR) III Gorontalo Rp 500 miliar dengan tersangka mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Syafruddin Temenggung. Jika tidak ada aral melintang, berkasnya paling lambat akhir Juli ini dilimpahkan ke PN Jaksel.