Komandan Puspom TNI Mayjen Hendardji Supandji telah resmi menerima seluruh berkas kasus penyelewengan dana prajurit TNI Rp 410 miliar, yang sebelumnya dikelola PT Asabri dan melibatkan pengusaha HL.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menutup kasus dana pascabencana yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR dari banyak fraksi.
Tahun 1998, dunia pendidikan Thailand heboh. Seorang ibu, Sumalee Limpa Awart, menuntut Demonstration School of Kasetsart University, sekolah menengah ternama di Bangkok, untuk membuka rekapitulasi tes masuk siswa baru.
Kesewenang-wenangan sekolah menarik dana pendidikan dari masyarakat sudah pada taraf mengkhawatirkan. Banyak orangtua mengeluhkan biaya besar yang harus dibayar untuk sumbangan pengembangan institusi.
Proses politik pembahasan anggaran di DPR menjadi penyebab terhambatnya penyerapan anggaran di departemen dan lembaga nondepartemen. Kondisi itu disebabkan karena pembahasan anggaran di DPR terlalu mendetail, sehingga departemen dan lembaga nondepartemen kehabisan waktu dalam melaksanakan proyek yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga.
Perbedaan pendapat soal prosedur tidak jadi masalah.
Markas Besar Kepolisian RI menahan Cecep Sunarto, jaksa kasus Jamsostek. Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi Hendarman Supandji membenarkan penahanan tersebut. Laporan dari penyidik sudah diterima, ujarnya saat dihubungi kemarin.
Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menganggap tidak sah penghentian proses hukum kasus korupsi dengan terdakwa mantan presiden Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Menarik mencermati inforial Departemen Pendidikan Nasional di Koran Tempo pada 7 Agustus 2006 dan majalah Tempo edisi 24/XXXV/07-13 Agustus 2006. Walau ruang yang dipakai cukup besar, satu halaman penuh di Koran Tempo (halaman A15), dan dua halaman di majalah Tempo, pesan yang disampaikan tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat.
Pernyataan Pers No. 08/PR/06 Indonesia Corruption Watch
