Lembaga itu menemukan praktek suap senilai US$ 356,7 ribu (sekitar Rp 3,2 miliar).

Mantan Wadirut PT Petral (anak perusahaan Pertamina di Singapura) Zainul Arifin tertunduk lemas. Dia dihukum empat tahun karena terbukti korupsi dalam pengalihan utang dana Petral ke Aceasia yang merugikan negara USD 8 juta. Zainul juga didenda Rp 300 juta.

Banyak kasus penyelewengan dana PPMK mencuat di permukaan. Muslichah Setiasih membuat kajiannya yang pernah dimuat di situs www.prakarsa-rakyat.org. Berikut tulisan lengkapnya.

Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Ramlan Surbakti meminta pemerintah memberi sanksi tegas kepada partai politik yang terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan partai ke KPU. Sanksinya harus tegas agar tak terulang lagi, katanya kemarin.

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ash-Shiddieqy membela Mahkamah Agung dari tudingan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution. Dia menilai penarikan biaya perkara merupakan kewajaran di setiap lembaga peradilan di dunia.

Kejaksaan Agung belum bisa memastikan pengajuan gugatan perdata terhadap tujuh yayasan Soeharto ke pengadilan. Kejaksaan belum menunjuk jaksa pengacara negara dalam gugatan perdata kasus ini, ujar Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda saat dihubungi kemarin.

Gubernur terpilih Papua Barnabas Suebu terus bersafari ke sejumlah pejabat pusat. Setelah melaporkan kosongnya kas APBD 2005 kepada Wapres Jusuf Kalla, gubernur yang pelantikannya tertunda gara-gara dugaan ijazah palsu itu menemui Wakil Jaksa Agung Basrief Arief.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin serius mengungkap dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (GI). Setelah memeriksa direktur dan mantan direktur serta seorang general manager, kemarin giliran Dirut Emirsyah Satar dimintai keterangan.

Mereka diancam hukuman penjara 20 tahun.

Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut lima anggota dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang belum tersentuh.