Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto kembali menegaskan bahwa berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Borang, Sumatera Selatan, dengan tersangka Direktur Utama PLN Eddie Widiono sudah lengkap.
Membingungkan. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Kehutanan, Nurmahmudi Ismail. Dia diperiksa perihal terbitnya surat keputusan pada 2000 tentang pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk menerbitkan surat izin pemanfaatan hasil hutan.
Pemerintah terus berupaya mendegradasi naskah Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi atau RUU KMIP usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila usulan DPR cenderung memberi keleluasaan pada publik untuk memperoleh informasi, pemerintah malah sebaliknya, cenderung mencantumkan sejumlah prasyarat.
Men BUMN Sugiharto diminta lebih intensif memberantas korupsi di lingkungan BUMN dan kementerian yang dipimpinnya. Desakan itu disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Abdul Aziz di Jakarta kemarin.
Bantuan nasional maupun internasional untuk korban tsunami ke Aceh yang melimpah ruah ternyata bukan jaminan rehabilitasi bisa berjalan mulus. Distribusi bantuan kepada korban bencana mengalir tak jauh, hanya berputar-putar di lingkaran kecil, ibarat benang kusut yang justru menimbulkan berbagai masalah baru.
Ini menunjukkan penyakit korupsi sudah tak lagi dilakukan Dewan saja, tapi sudah sampai di keluarga mereka.
Harapan publik terhadap munculnya tunas-tunas keadilan di lembaga benteng keadilan di Indonesia kembali pupus. Pemangkasan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim, khususnya hakim Mahkamah Agung, memperdalam skeptisisme publik terhadap upaya perbaikan di lembaga pengadilan.
Kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias dinilai lambat. Memasuki bulan ke-9 2006, badan ini baru menyerap Rp 3,44 triliun atau 12,5 persen dari total pagu anggaran 2006 Rp 14 triliun. Itu pun yang disalurkan kepada masyarakat hanya Rp 1,107 triliun. Sisanya untuk belanja modal Rp 1,474 miliar, belanja barang Rp 538,24 miliar, dan gaji pegawai Rp 223,66 miliar.
