Tim penyidik koneksitas membidik lima calon tersangka korupsi dalam pengadaan helikopter Mi-17, yang merugikan negara US$ 3,2 juta. Penyidik mengusulkan, tersangka (kasus) Mi-17 ada lima orang, kata ketua tim Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung kemarin.
Kejaksaan Agung menegaskan mantan Direktur Utama Lativi yang kini menjabat Gubernur Kalimantan Barat, Usman Djafar, tetap akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi PT Lativi Media Karya. Lanjut atau tidak kasus Lativi, Usman perlu diperiksa, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji di kantornya kemarin.
Kejaksaan kini tengah memproses pengajuan pencekalan (cegah-tangkal) terhadap tersangka dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak Achmad Ali. Sedang persiapan, dalam proses pengajuan cekal, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Masyhudi Ridwan dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung kemarin.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany mengatakan kenaikan tunjangan pada lembaga yang dipimpinnya, Direktorat Pajak dan Direktorat Bea-Cukai, bertujuan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kampanye antikorupsi bertajuk Apel Bersatu Melawan Korupsi yang diselenggarakan Koalisi Penyelamatan Bangsa, Jumat (10/11) di kawasan Monas Jakarta, sepi peminat. Kampanye itu dihadiri tidak lebih dari 200 orang. Sebagian besar dari peserta yang hadir adalah siswa sekolah menengah atas, kemudian perwakilan asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia, nelayan, buruh, dan mahasiswa. Kampanye yang sedianya dimulai pada pukul 13.00 itu molor hingga lebih dari satu jam.
Departemen Dalam Negeri akan meminta klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal status Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah yang kini dituduh korupsi. Hingga kasus Suwarna di pengadilan, Depdagri belum mendapatkan pemberitahuan apa pun dari KPK.
Setelah meminta keterangan dari tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal senilai Rp 64,1 miliar, yang melibatkan Bupati Kendal Hendy Boedoro, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ruang kerja Bupati Kendal, Jumat (10/11).
Transparency International kembali mengeluarkan indeks persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) untuk tahun 2006. Dalam hasil survei kali ini, peringkat korupsi Indonesia semakin baik dengan nilai indeks 2,4, meningkat dari tahun sebelumnya, 2,2. Nilai indeks ini juga ikut mendongkrak urutan Indonesia satu peringkat dari negara terkorup keenam (dari 159 negara) pada 2005 menjadi ketujuh (dari 163 negara) pada tahun ini. Pertanyaannya: dapatkah indeks ini digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai korupsi dan menjadi indikator kinerja pemberantasan korupsi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla?
Achmad Ali tampaknya harus memenuhi panggilan tim penyidik Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) pekan depan. Sebab, Kejati Sulsel merencanakan upaya paksa jika pada panggilan kedua Selasa mendatang (14/11), pakar hukum itu tetap menolak menghadiri pemanggilan tim penyidik terkait kasus korupsi program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) yang merugikan negara Rp 250 juta.
