"Yang saat ini sudah jadi tersangka di KPK otomatis masuk daftar."

Sedikitnya 77 nama politikus di Dewan Perwakilan Rakyat masuk daftar wakil rakyat yang diduga menjadi penerima gratifikasi atau suap. Daftar itulah yang kemarin diserahkan oleh Koalisi Penegak Citra DPR ke sekretariat Badan Kehormatan Dewan.

ICW: Tidak Ada Alasan BK untuk Tidak Memproses

Bila kita mengacu dengan laporan ICW (Indonesian Corruption Watch), gedung DPR tak ubahnya pusaran suap, korupsi, dan kolusi. Dalam laporan LSM ternama itu, ada 77 anggota DPR yang diduga terlibat berbagai skandal korupsi yang merusak citra parlemen sebagi wakil rakyat.

Aulia mengakui pentingnya pencairan dana diseminasi.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menyatakan Aulia Pohan bertanggung jawab dalam prosedur pencairan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang digunakan untuk diseminasi dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Pemberian Uang Kebijakan Aulia Pohan

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan, tindakan BI memberikan uang ke DPR adalah tidak benar. Kebijakan untuk memberi uang ke sejumlah anggota DPR itu adalah kebijakan Aulia Pohan.

Bos Grup Gadjah Tunggal Sjamsul Nursalim dapat bernapas lega. Gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) tidak cukup kuat untuk membatalkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik 0,3 dari 2,3 pada tahun 2007 menjadi 2,6 pada tahun 2008. Kenaikan itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-126 di dunia.

Kasus Aliran Dana BI Rp 100 Miliar

Sidang lanjutan kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) di Pengadilan Tipikor kemarin tak ubahnya ajang "pengakuan dosa" bagi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan. Besan Presiden SBY itu terang-terangan mengaku berada di balik pencairan dana Rp 31,5 miliar kepada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Langkah Mempertahankan Status Quo

SEBUAH kemunduran besar sedang terjadi jutru dari sekelompok anggota DPR. Di tengah upaya perbaikan dan reformasi peradilan, DPR bersama pemerintah justru hendak mempertahankan status quo melalui perpanjangan usia pensiun hakim agung 70 tahun.

Pernyataan Pers

USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI DI TUBUH DEPDIKNAS

Penangkapan mantan dirjen PLS Depdiknas oleh Kejati DKI Jakarta bukanlah akhir dari praktek korupsi di Depdiknas. Berdasarkan laporan dan data yang dihimpun ICW, masih ada indikasi praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Ditjen PLS/PNFI selama tahun 2006 dan 2007 namun belum diusut secara hukum. Beberapa kegiatan pengadaan barang di Ditjen PLS/PNFI Depdiknas tersebut diantara adalah, pertama pengadaan buku-buku dan modul belajar kedua, pengadaan blanko ijazah dan SKHUN dan ketiga pengadaan SIM (Sistem Informasi Manajemen).

"Seharusnya semua lembaga penegak hukum bersinergi."

Koalisi Anti-Peradilan Korup mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusut tuntas berbagai kasus dugaan pelanggaran hukum oleh kelompok perusahaan milik Sukanto Tanoto. Koalisi menyampaikan desakan itu melalui Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta kemarin.