Pemerintah mendahulukan opsi pidana dengan menyusun petunjuk pelaksanaan Paksa Badan.

KEBERADAAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tinggal delapan bulan lagi, tepatnya berakhir 19 desember 2009, sesuai tenggat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) tiga tahun lalu. Namun lonceng kematiannya akan bergema pada 30 September 2009, saat DPR periode 2004-2009 berakhir.

DRAF Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara mengandung multiancaman yang dapat mengembalikan Indonesia ke era kegelapan seperti saat rezim Orde Baru. Selain memasung demokrasi dan kebebasan pers, RUU tersebut juga menghalangi penegakan hak asasi manusia (HAM), tranparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta berpotensi memidanakan semua pihak yang dianggap melanggar membocorkan kerahasian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bersuara terkait berlarut-larutnya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) di DPR. Komisi merasa tak memiliki banyak amunisi untuk mendesak wakil rakyat supaya segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan janjinya untuk mulai menyisir harta para pasangan capres-cawapres. Secara serentak, kemarin (19/5) mereka memulainya dengan mengecek kekayaan tiga capres: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri (Mega), dan Jusuf Kalla (JK).

Perbincangan tentang makna nasionalisme sebenarnya tidak begitu istimewa karena paham ini sudah muncul lebih dari seratus tahun, setidaknya dalam dataran teoretis. Namun, jika hal itu dikaitkan dengan realitas dan perkembangan krisis yang menjangkiti negeri ini sejak dua dasawarsa terakhir, perbincangan tentang nasionalisme menjadi cukup menarik.

Perlu strategi agar RUU Pengadilan Antikorupsi rampung tepat waktu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menjamin sikap para anggota Dewan tidak akan melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, KPK merupakan lembaga independen yang strategis dan harus dijaga. ”Kami justru memperkuatnya dengan mengingatkan adanya payung hukum dalam undang-undang itu,” ujar Agung saat bertemu dengan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan beberapa praktisi hukum di gedung MPR/DPR kemarin.

Hartanya meningkat sekitar 160 kali lipat dalam enam tahun.

Calon wakil presiden pendamping Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, melaporkan jumlah kekayaannya bernilai Rp 1,6-1,7 triliun.

Sejumlah nama dinilai memiliki konflik kepentingan.

Dewan Pimpinan Daerah meminta Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat mengulang proses penerimaan pendaftaran calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan periode 2009-2014.

Romli Atmasasmita tunjukkan lima surat yang ditandatangani Yusril.

SISTEM Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) beserta tarif biaya aksesnya i Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) diberlakukan atas perintah Yusril Ihza Mahendra yang menjabat Menteri Kehakiman dan HAM (Menkeh HAM). Dengan alasan itu, Yusril sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebijakan pemberlakuan Sisminbakum yang diduga merugikan negara hampir Rp420 miliar.