Para pengusaha didesak agar turut berperan aktif memberantas korupsi. Sebab, menurut riset Transparency International, suplai dana dalam praktek dugaan korupsi bersumber dari sektor swasta. ”Kita sering mengabaikan sektor swasta. Padahal praktek dugaan korupsi juga dilakukan di sana,” ujar Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis dalam peluncuran “Laporan Korupsi Global” di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat personelnya di lini penindakan. Sebanyak 12 staf penyidik KPK akan dikirim ke Malaysia Anti Corruption Comission (MACC) untuk mendapatkan pelatihan di bidang investigasi dan intelijen.

GLOBAL Corruption Report (laporan korupsi global) 2009 yang diluncurkan oleh Transparency International (TI) menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus difokuskan pada sektor swasta. Penilaian tahunan tentang kondisi korupsi di seluruh dunia itu menunjukkan jika dunia bisnis masih berperan sebagai sumber utama transaksi korupsi di antara pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Alexander Lay, salah satu anggota Tim Pembela KPK, meminta agar penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada dua pemimpin KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, segera dihentikan. Hal itu berkaitan dengan janji Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 28 September lalu. Saat itu Kapolri menyatakan bahwa proses hukum terhadap Chandra dan Bibit dapat diselesaikan dalam waktu sepekan.

Pada tanggal 20 Oktober mendatang, presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI. Tak lama setelah itu, SBY-Boediono akan membentuk kabinet baru.

"Kami akan tindaklanjuti laporan masyarakat yang memiliki bukti," kata Jusuf Manggabarani.

Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, wakil ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, akan mengadukan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duadji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Menurut Ahmad Rivai, kuasa hukum Chandra dan Bibit, keduanya akan mengadu kepada Yudhoyono setelah wajib lapor ke Markas Besar Kepolisian RI.

Lebih dari Separuh Pemilik Suara adalah Pejabat Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi harus menyelidiki politik uang yang terjadi di Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Pekanbaru, Riau, mengingat banyak peserta Munas merupakan pejabat negara yang tidak boleh menerima gratifikasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Abdul Hadi Djamal, dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Dia dinilai bersalah dalam dugaan korupsi proyek dana stimulus pada Departemen Perhubungan.

Kehidupan masyarakat Indonesia 400 tahun terakhir ditata menggunakan hukum kolonial Belanda.

Keputusan Inspek­torat Pengawasan Umum (It­wa­sum) Mabes Polri yang menya­ta­kan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tak bersalah disesal­kan ba­­nyak pihak, termasuk pur­­na­­wi­rawan polisi. Misalnya, Kom­bes (pur) Bambang Widodo Umar menilai keputusan itu ter­­buru-buru.