Berbagai aspek hukum bermunculan terkait dengan Bank Century.

Sebagai mantan anggota Tim 8, penulis diundang Menteri Keuangan, 1 Desember. Pertemuan diisi penjelasan isu Bank Century (BC) yang disinggung dalam laporan dan rekomendasi Tim 8.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Saat peluncurannya nanti, presiden juga akan mengumumkan nama-nama anggota satgas tersebut.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menengarai bahwa ada motif politik di balik desakan pengusutan Century. Karena itu, presiden meminta seluruh pihak yang terlibat di pentas politik nasional mematuhi aturan dan etika demokrasi (JP, 5/12/09). Selain menduga ada motif politik, Presiden SBY mengatakan akan ada gerakan 9 Desember 2009 yang juga bermuatan yang sama, bukan semata-mata sebagai gerakan antikorupsi yang murni.

Usai sudah riuh rendah kontroversi kasus Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Akal sehat publik berhasil menundukkan kejemawaan kejaksaan dan Polri.

Pada 23 November Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi rekomendasi Tim Delapan yang dibentuknya. Sebelumnya, tim telah menyelesaikan verifikasi fakta dan proses hukum Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit-Chandra setelah memanggil sejumlah orang yang terkait.

BELUM genap seratus hari masa pemerintahan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menghadapi hari-hari yang teramat panjang dan melelahkan. Drama politik yang terus bergulir dari proses kriminalisasi KPK sampai hak angket DPR terkait dengan kasus Bank Century akan membawa SBY menuju persimpangan jalan. Nasib pemerintahan SBY dapat berakhir seperti Hamlet dalam drama Shakespeare. Dia dapat terjungkal atau bertahan dalam kondisi limbung legitimasi akibat isu yang ditampilkan sendiri selama ini (antikorupsi). Kemungkinan lain, dia mampu mempertahankan kekuasaan dengan tingkat kepercayaan diri yang tidak berubah.

DRAMA panjang yang melilit anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samat Riyanto dan Candra M. Hamzah, akhirnya mencapai klimaks setelah sekian lama keduanya berjuang habis-habisan melawan resistensi Polri. Perjuangan itu membangkitkan simpati jutaan orang. Hasilnya, beberapa aksi demo pun terjadi di mana-mana.

Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan hasil audit investigatif Bank Century kepada DPR, Jumat (20/11). Kita meraba ada banyak keganjilan dan dugaan korupsi.

Terkait dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Penyadapan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata dilakukan Konferensi Pers dengan tema: MENOLAK RPP PENYADAPAN sebagai bentuk Pelemahan KPK Gaya Baru. Narasumber: Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW dan Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW. Dibawah ini ada RILIS MEDIA yang disampaikan tadi siang, dan di attachmen ada 13 persoalan hukum dalam RPP Penyadapan tersebut dan Berkas RPP Tata Cara Intersepsi per: 6 Oktober 2009.

Point Kritis Penyadapan
RPP Penyadapan
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE

Profesor Sutandya W pernah mengatakan, hukum di Indonesia hanya galak kepada orang miskin, tidak berani kepada orang kaya.