Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kemarin belum berencana ikut menangani, apalagi mengambil alih, kasus penggelapan pajak, pencucian uang, dan korupsi dengan tersangka pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan Tambunan.
"Mereka mengatakan tidak mengenal Raja (Erizman)."
Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengungkapkan, keterangan dan petunjuk yang diberikan para saksi dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan mengarah kepada Brigadir Jenderal Edmond Ilyas. "Bukan saya tak membela Pak Edmond," kata Ito saat dihubungi kemarin.
Tim khusus yang dibentuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan memanggil Komisaris Jenderal Susno Duadji.
Ronny Lihawa, anggota Komisi Kepolisian Nasional, yang juga anggota tim khusus, mengatakan Susno akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dengan tersangka Gayus Halomoan Tambunan. Namun ia belum memastikan kapan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu akan dipanggil. "Pada waktunya nanti pasti akan dipanggil," ujarnya.
Surat pemberitahuan pajak tiga tahun terakhir diteliti.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa daftar kekayaan pejabat serta pegawai empat direktorat di bawah naungannya yang dinilai rawan praktek penyimpangan.
Keempat direktorat itu meliputi pemeriksaan pajak, pejabat yang berhubungan dengan wajib pajak (account representative), juru sita, dan penelaah keberatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak tiap pegawai dalam tiga tahun terakhir.
Uang miliaran rupiah dikirim lewat rekening pengacara.
Komisaris Jenderal Susno Duadji mendapat pukulan balik tak lama setelah membeberkan makelar kasus di kepolisian. Markas Besar Kepolisian RI kini menelisik aliran uang ke rekening mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu dengan total transaksi miliaran rupiah.
"Sekarang dalam tahap penyidikan," kata Brigadir Jenderal Raja Erizman, Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse, kepada Tempo di Jakarta pekan lalu.
Pernyataan Pers
- Hati-Hati Kepentingan Politik dan Pelemahan KPK-
Presiden secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, untuk membentuk panitia seleksi (pansel) ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah beralasan seleksi ini dilakukan menyusul penolakan Komisi III DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK. Perppu ini merupakan dasar pengangkatan Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai pelaksana tugas ketua KPK.
Pembentukan panitia seleksi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditentang. Pemilihan ketua baru dikhawatirkan justru akan menghambat kinerja lembaga yang kini tengah mengusut kasus besar, khususnya yang berkaitan dengan pemerintah dan DPR.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho serta Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah menyampaikan penolakan itu di Jakarta, Minggu (4/4).
Gaji besar ternyata tidak menjamin seorang pegawai negeri tidak melakukan korupsi. Berapa pun besar gajinya, jika mentalnya sudah buruk, korupsi tetap akan terjadi. Peningkatan remunerasi sebagai cara reformasi birokrasi ternyata terbukti gagal.
Munculnya kasus mafia pajak yang hari-hari ini terus dibicarakan tentunya sangat melukai perasaan para wajib pajak. Perasaan luka ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas kalau tidak ingin kepercayaan para wajib pajak turun ke titik paling bawah. Namun, tidak boleh berhenti di tindakan tegas saja, pemerintah harus segera menindaklanjutinya dengan melakukan reformasi pajak secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang pada masa yang akan datang.
Tidak ada yang ditakuti oleh Don Vito Corleone, seorang pemimpin mafia di Amerika Serikat, selain mati dan pajak. Dalam film The Godfather era tahun 1972 yang dibintangi Al Pacino, dikisahkan betapa berkuasanya keluarga Corleone dalam menguasai bisnis kasino dan bisnis ilegal lain, tetapi tidak berkutik ketika di jerat hukum karena mengemplang pajak.
