"Tak ada yang berubah. Presiden berulang kali menegaskan hal itu."

Berlarut-larutnya penanganan kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan oleh kepolisian disesali banyak kalangan. Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan Yudhoyono seharusnya bisa berperan lebih banyak dalam pengungkapan kasus Gayus. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk berkoordinasi dengan kepolisian.

"Mengherankan, kenapa tidak mendorong Satgas, itu kan di bawah kendali Presiden," katanya.

Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan, mengatakan duit seratusan miliar rupiah di rekeningnya bukan berasal dari 44 perusahaan yang ia urus kasus pajaknya. "Selama ini salah tafsir," kata Gayus setelah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin lalu.

Gayus mendapat anugerah karena dakwaannya dibuat terpisah.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar menilai penerapan pasal gratifikasi terhadap Gayus H. Tambunan tidak tepat. Sebab, hal itu akan memperkecil peluang pengusutan terhadap penyuap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.

"Gratifikasi itu kan hadiah. Sanksinya, ya, terkait itu saja," kata Haryono saat dihubungi Senin lalu. Meski demikian, kata dia, gratifikasi masih dapat diusut menjadi penyuapan. Sebab, hadiah yang diterima Gayus diduga terkait dengan jabatannya.

Tim Investigasi Internal Mahkamah Konstitusi pimpinan Refly Harun siap menyerahkan hasil kerja selama sebulan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (8/12) ini. Hari Rabu ini adalah batas akhir kerja tim untuk menyelidiki dugaan adanya praktik mafia perkara di tubuh MK.

Juru bicara tim, Saldi Isra, di Jakarta, Selasa (7/12), mengungkapkan, tim sudah membuat kesimpulan atas fakta-fakta yang ditemukan. Tim selama sebulan terakhir telah memeriksa sejumlah saksi. Namun, ujar Saldi, tim tidak pernah meminta keterangan atau konfirmasi kepada hakim konstitusi.

Perang melawan korupsi bukanlah perang kalangan elite, tetapi perang seluruh rakyat. Semuanya wajib terlibat karena dampak dari korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat negeri ini. Dan, perang melawan korupsi adalah peperangan panjang yang butuh stamina dan tenaga segar untuk melawan koruptor yang terus meregenerasi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai masih berjalan tanpa arah dan lebih untuk pencitraan. Salah satu indikasinya adalah belum ditandatanganinya dokumen Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025 oleh Presiden.

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Staranas) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2010-2025 telah diluncurkan awal tahun 2010 oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mengusut dugaan kasus pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus Tambunan.

”Kami usul adanya panitia khusus agar kasus Gayus dapat terungkap tuntas dan tidak ditutup kasus lain. Dengan demikian, tidak ada beban negara dan mereka yang merasa didiskreditkan dapat menyampaikan sikapnya,” kata Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar, Selasa (7/12), di Jakarta.

Kasus demi kasus yang mendera bagai kabut tebal yang menerpa parlemen. Tak sekadar protes, publik bahkan mengecam. Herannya, alih-alih meminta maaf dan menyesal, parlemen malah merasa benar, sudah sesuai dengan fungsi, dan berjalan di dalam koridor aturan.

Inilah cikal berbagai skandal proyek dan kegiatan parlemen yang terus terjadi dan berulang: tahun demi tahun, bahkan hingga berganti periode.

Banyak terjadi duplikasi anggaran.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, biaya pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) di Indonesia masih boros dan bisa dihemat hingga 50 persennya. Pernyataan ini mengacu pada hasil penelitian Fitra di tiga provinsi dan 11 kabupaten/kota.

Demokrat mempersilakan proses hukum berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sedang mendalami dugaan suap terhadap tiga politikus dalam korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan pada 2007. "Kami masih mendalami fakta persidangan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin.

Menurut Johan, fakta persidangan yang sedang didalami adalah keterangan para saksi dan terdakwa. KPK akan mengembangkan penyelidikan terhadap fakta sekecil apa pun yang muncul dalam persidangan. "Itu berguna untuk melakukan penyelidikan lanjutan," ujar Johan.