Luar biasa. Mungkin itu kalimat yang paling tepat untuk menilai efek bola salju dari vonis penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap 43 anggota DPRD Sumatera Barat pertengahan bulan lalu.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) Abdullah Puteh kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pembelian helikopter MI-2. Puteh diperiksa selama sekitar sembilan jam kemarin.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparency Internasional Indonesia (TII) menemukan adanya indikasi politik uang yang dilakukan calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye putaran pertama periode 1-7 Juni 2004. Selain membagikan dana kepada peserta kampanye, ada pasangan yang ditemukan berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
Pengungkapan kasus-kasus korupsi di lingkungan legislatif terus bergulir. Kali ini berkaitan dengan tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak. Berkas kasus korupsi mereka sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mempawah, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
MENGAPA PERADILAN PERLU DIAWASI?
Korupsi di lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) adalah realitas sosial yang sangat sulit dibuktikan melalui prosedur hukum pidana. Bukan saja karena praktik korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menguasai seluk beluk peradilan, tetapi juga karena praktik korupsi tersebut terjadi di lembaga peradilan itu sendiri.
berikut adalah kompilasi keuangan dan dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden.
Makalah untuk pengantar diskusi tentang korupsi dan pengadaan di militer
Korupsi terjadi di seluruh dunia, namun pusat perhatian khususnya terhadap negara miskin. Luasnya
korupsi adalah suatu simpton bahwa negara kurang berfungsi, dan pada negara yang tidak efektif dapat memperlambat dan salah arahnya pertumbuhan ekonomi. Biaya ekonomi dan sebab-sebab korupsi dicerminkan dalam bukti empiris dan literatur teoritis. Adalah sangat berguna membedakan antara korupsi yang terkosentrasi pada tingkat atas dan korupsi yang tersentralisir, yang melibatkan banyak pembayar dan penerima. Pilihan kebijakan ditujukan pada negara-negara yang sedang membangun, dengan pemimpin yang komit terhadap reformasi.
Masalah korupsi tidak pernah habis dibicarakan di negeri ini. Tak kurang dari Ahmad Syafii Maarif dan Frans Magnis- Suseno mengingatkan kita dengan bahasa yang amat jelas dan transparan tentang bahaya korupsi.
JAKARTA - Kalangan partai politik (parpol) tidak akan melindungi anggotanya termasuk yang duduk di DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi. Parpol menjanjikan akan terus membenahi masalah korupsi ini
