Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menemukan indikasi korupsi pada renovasi Asrama Haji Transit, Manyaran, Semarang, yang dilaksanakan pada 2003-2004. Pada proyek senilai Rp 2,5 miliar ini diduga ada markup dan penggunaan material tidak sesuai dengan perencanaan.
Sepuluh orang mantan Panitia Anggaran (Pangar) DPRD Kab. Ciamis, periode 1999-2004, mulai Kamis (7/7), statusnya ditetapkan sebagai tahanan kota. Penetapan itu dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ciamis, yang dipimpin Saparudin dengan anggotanya Wahidin dan R. Aji Suryo. Penetapan penahanan ini, dengan pertimbangan untuk memperlancar proses persidangan dan lainnya.
Terdakwa perkara dana kaveling, Kurdi Moekri, menilai, pemberian bantuan dana perumahan (dana kaveling-red.) pada hakikatnya uang kadeudeuh dari Gubernur Jabar selaku kepala daerah kepada anggota DPRD. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan dirinya tidak salah.
Jenderal Sutanto yang hari ini dijadwalkan dilantik menjadi Kapolri menjanjikan akan memperbaiki perilaku anggota Polri. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Jenderal Da'i Bachtiar menyerahkan laporan kekayaannya sebagai Kapolri.
Harapan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam agar qanun (peraturan daerah) tentang korupsi segera disusun dan ditetapkan belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NAD. Sampai sekarang belum ada pembahasan soal qanun.
Keasyikan bermain politik akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien, dan amoral. Selain itu, politisasi birokrasi memperlemah profesionalisme birokrasi pemerintahan. Karena itu, pada era reformasi ini, politisasi birokrasi tidak boleh terulang meski godaan ke arah sana sangat besar.
Di tengah rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuka lagi kasus korupsi technical assistance contract (TAC) PT Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas (UPG), mantan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) Ginandjar Kartasasmita yang terlibat perkara itu bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, Jakarta, kemarin.
