Kejaksaan negeri Jakarta Pusat Kamis (15/12) akan kembali memeriksa Khairiansyah Salman dan Heryanto. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Muqron Aksan, Tohari Suwanto dalam kasus Dana Abadi Umat (DAU).
Pergantian logo PT Pertamina ternyata juga mendapat perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga itu memantau proses pergantian logo BUMN migas tersebut karena ada indikasi melanggar UU No 5 Tahun 1999. Penggantian logo diperkirakan tidak melalui proses tender.
Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) kemarin menyita beberapa dokumen sekretariat negara. Salah satu di antaranya adalah izin perpanjangan hak guna bangunan tanah Gelora Bung Karno. Dokumen itu diserahkan Ali Rahman, mantan Mensesneg.
Sepuluh bupati yang terindikasi terlibat praktek pembalakan liar (illegal logging) akan diperiksa.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan surat perintah kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf agar segera memberhentikan sementara Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas.
Mabes Polri belum juga mengungkapkan dosa-dosa Komjen Pol Suyitno Landung, padahal mantan Kabareskrim Polri itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, belum diketahui peranan dan jumlah uang yang diterima Suyitno jika dia benar-benar menerima suap ketika menangani kasus pembobolan BNI Rp 1,7 miliar tersebut.
Badan Pengawasan Daerah Provinsi Banten menemukan proyek fiktif pembuatan peraturan daerah dan nonperda dengan nilai Rp 1,4 miliar.
Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin akhirnya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, membayar denda Rp 300 juta, dan mengganti kerugian negara Rp 5,032 miliar tanggung renteng. Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yaitu penjara 8,5 tahun, denda Rp 450 juta, ganti kerugian negara Rp 14,1 miliar tanggung renteng.
Direktur Investasi PT Jamsostek Andy Rachman Alamsyah kemarin mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia dan Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia hari ini akan mengadukan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
