Eddi Widiono Bakal Lolos

Hendarman dilempari telur busuk.

Berharap Dapat Membenahi Mahkamah Agung

Hasil Wawancara Dengan Calon Hakim Agung
Drs. Ridhwan Hajjaj, M.A.

Mahkamah Agung Harus Sesuai Dengan Namanya Yang Agung...

Hasil Wawancara Dengan Calon Hakim Agung
Azi Ali Tjasa, SH. MH.

Hanya Berani sampai Level Gubernur; Gubernur PTIK Kritik Kinerja KPK

Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen Pol Farouk Muhammad mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK masih tebang pilih karena tidak berani membidik kasus-kasus besar yang melibatkan koruptor kelas kakap.

Dijaga Ketat di Sel Khusus, Buron Kayu yang Ditangkap di Beijing

Buron kasus illegal logging (pembalakan kayu liar) Adelin Lis yang ditangkap di Beijing, Tiongkok, sudah ditahan di Mapolda Sumatera Utara. Pengusaha berusia 49 tahun itu dijebloskan ke penjara polisi dengan penjagaan ekstraketat petugas Brimob dan Reserse Kriminal Polda Sumut.

Komitmen Pemerintah dan DPR Dipertanyakan

Komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong laju reformasi peradilan dipertanyakan. Kedua lembaga tersebut tidak juga segera mengambil langkah konkret meskipun jantung reformasi peradilan

Komisi Yudisial Lobi Partai Politik

Untuk draf revisinya, biarlah anggota DPR yang menyusun.

Profesionalitas Pemberantasan Korupsi

Dari kota kecil Notre Dame, Amerika Serikat, yang mulai mengembuskan hawa musim dingin pada September ini, saya bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya salah dalam putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kritik bertubi-tubi datang ke lembaga itu. Ada yang sampai menulis bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamahnya mafia peradilan atau centengnya mafia peradilan, yang konon membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie meradang.

Buron Pembalakan Liar Diboyong ke Indonesia

Adelin Lis sempat kabur.

Desentralisasi: Maju Terus, Pantang Korupsi

Masalah desentralisasi akhir-akhir ini kembali mencuat ke permukaan sehubungan dengan pidato Presiden di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pekan lalu, yang akan meninjau kembali pelaksanaan desentralisasi, khususnya menata ulang daerah pemekaran yang bermunculan dalam lima tahun terakhir di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai reaksi muncul menanggapi pidato Presiden yang mengejutkan pejabat daerah itu, terutama bagi daerah pemekaran yang kini jumlahnya hampir 1/3 (144 kabupaten dan 27 kota) dari seluruh kabupaten di Indonesia (440 kabupaten).

Subscribe to Subscribe to