Pernyataan Pers Bersama
Koalisi Nasional LSM Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi Daerah perlu segera di dirikan. Karena diharapkan akan memperkuat fungsi Koordinasi dan Supervisi.Demikian harapan dari sebagian peserta lokakarya pengembangan jaringan dan database korupsi yang digelar ICW bekerja sama dengan Yayasan TIFA di Hotel Sofyan Betawi Jakarta, Senin (20/11).

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali merilis satu nama dan foto buron kasus korupsi yang akan ditayangkan di televisi. Sherny Kojongian, nama buron itu, adalah bawahan Hendra Rahardja. Dia menjabat direktur PT Bank Harapan Sentosa (BHS) saat Hendra menjadi komisaris utama BHS.

Indonesia Corruption Watch mendesak forum Musyawarah Pimpinan Daerah dibubarkan, termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi para pejabat daerah yang masuk dalam Forum Muspida.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya memberitahukan bahwa pimpinan KPK yang sekarang akan mengakhiri masa jabatannya pada 29 Desember 2007. Pimpinan KPK meminta Presiden sejak awal membentuk panitia seleksi independen.

Kekecewaan terhadap seleksi hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial terus mengalir. Komisi III DPR, Senin (20/11), bertemu dengan Mahkamah Agung. Anggota Komisi III menilai KY gagal dalam membangun mekanisme seleksi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi (keberatan) terdakwa Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Omay K. Wiraatmadja. Majelis hakim dalam putusan sela menyatakan sidang kasus dugaan korupsi PT Pupuk Kaltim tetap dilanjutkan.

Pengadilan Tinggi Jakarta tetap memvonis Dicky Iskandar Dinata, Direktur Utama PT Brocolin Internasional, 20 tahun penjara. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yohannes Suhadi, mengatakan berkas putusan banding itu telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu. Isi putusan menguatkan putusan sebelumnya, kata Yohannes saat dihubungi Tempo tadi malam.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi. Kerja sama dilakukan dalam bentuk pendidikan, kajian strategis, sosialisasi, dan pertukaran informasi untuk pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Murdoko. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin, pemeriksaan Murdoko terkait dengan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003. Murdoko mulai menjalani pemeriksaan di KPK pada pukul 09.00 WIB. Hingga siang hari, pemeriksaan terhadap Murdoko masih berlangsung.