Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (28/11). Rokhmin yang didampingi pengacaranya diperiksa bukan dalam kapasitas sebagai saksi melainkan sebagai tersangka.
Sekitar seminggu lalu, media massa mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang intinya menyatakan reformasi di Indonesia telah membuka peluang bagi pengusaha untuk mengisi lowongan kepemimpinan dalam pemerintahan karena pemilu membutuhkan figur, intelektual, dan biaya.
Kasus kesaksian palsu yang diduga dilakukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin terus diproses Polda Metro Jaya. Empat saksi yang memberatkan Hamid telah diperiksa. Kini polisi menjadwalkan dua saksi lain sebelum memeriksa Hamid.
Penanganan sejumlah kasus korupsi skala besar di Sulawesi Tengah yang melibatkan sejumlah bupati dan pejabat daerah semakin tidak jelas. Hal itu terjadi karena aparat hukum, khususnya pihak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sulteng, masih menerapkan sistem tebang pilih.
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali merilis nama buron kasus korupsi kemarin. Nama yang masuk daftar pencarian orang (DPO) itu adalah Drs Nader Thaher MBA, mantan presiden direktur PT Siak Zamrud Pusaka.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Yoyo Sunaryo, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemeliharaan taman senilai Rp 100 juta. Dana itu oleh tersangka dipakai untuk memuluskan program Adipura, kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan Syamsul Hidayat kemarin.
Setelah Tim Kinerja DPR dan Komisi Perhubungan melakukan pelesir ke luar negeri, kini giliran Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Negara tujuannya adalah Hong Kong dan Korea Selatan. Rencananya, mereka akan melakukan studi penanganan masalah flu burung dan tenaga kerja.
Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengharapkan agar Badan Kehormatan DPR segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang Ketua DPR Agung Laksono.
Terpidana mantan Direktur Utama Jamsostek Ahmad Djunaidi mengaku memberi uang kepada jaksa kasus Jamsostek. Uang itu untuk biaya pengurusan tahanan luar dan mempercepat sidang. Menurut Aan (perantara Ahmad kepada jaksa), waktu itu Cecep yang meminta. Aan melapor kepada saya, lalu saya menyiapkannya, ujar Ahmad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
