Mantan Gubernur Sulteng Mulai Diadili

Mantan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele mulai diadili di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (29/11). Dia diadili sebagai terdakwa kasus korupsi Dana Transportasi Pemulangan Pengungsi Poso Rp 1,25 miliar.

DPR Tanya Dana Seleksi Hakim Agung

Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan besarnya biaya untuk seleksi calon hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial. Dalam tahapan seleksi calon hakim agung yang dilakukan sejak April lalu, Komisi Yudisial menghabiskan biaya Rp 2,6 miliar. Anggaran terbesar digunakan pada seleksi kesehatan, yang mencapai Rp 939,221 juta.

Hakim Agung; Kriteria Moral Versi KY Banyak Dipertanyakan

Kriteria moral adalah kriteria yang paling banyak dipersoalkan anggota Komisi III DPR dalam rapat kerja dengan Komisi Yudisial, Rabu (29/11). Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan alasan KY yang meloloskan Achmad Ali yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Universitas Hasanuddin, Makassar, sebagai calon hakim agung.

Tommy Winata Diperiksa KPK; Rokhmin Dahuri Kembali Diperiksa

Pengusaha Tommy Winata dan rekannya, David Tjioe, Direktur Utama PT Maritim Timur Jaya, Rabu (29/11), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Tommy Winata ditanya tentang dugaan adanya aliran dana dari koceknya ke Departemen Kelautan dan Perikanan.

Efektifkah Penayangan Koruptor di Televisi?

Bagaimanakah cara menangkap para koruptor yang kabur? Aparat Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab menangani problem ini lebih memilih menggunakan prosedur yang terdapat dalam film-film koboi, yaitu menempel gambar penjahat yang dicari ke seluruh negeri dengan membubuhi tulisan Wanted.

Mahkamah (Anti)korupsi

Pada pengujung bulan Maret 2001, melalui putusan nomor 03 P/HUM/2000, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak menguji materi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peristiwa itu menjadi pertanda, pengadilan (baca: mahkamah) berpotensi menghancurkan gerakan antikorupsi.

Dugaan Korupsi Blok Cepu Dilaporkan ke KPK

Sejumlah aktivis yang terhimpun dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu melaporkan indikasi korupsi pengelolaan Blok Cepu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai ada korupsi berupa penunjukan langsung pada proses penetapan PT Surya Energi Raya sebagai rekanan perusahaan daerah Bojonegoro dalam mengelola blok minyak itu.

Sidang Perdana Korupsi BNI

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi Bank BNI dengan terdakwa mantan Direktur Kepatuhan BNI Mohammad Arsjad dan mantan Kepala Divisi Hukum BNI Tri Kuntoro.

Sylvira Ananda Resmi Ditahan KPK

Sylvira Ananda, Ketua Panitia Pengadaan Bus pada proyek busway untuk Koridor I Blok M-Kota pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (28/11) sekitar pukul 20.00, resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sylvira, tersangka dalam korupsi pengadaan 89 bus transjakarta pada tahun anggaran 2003-2004, selanjutnya menjadi tahanan titipan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Praktik Percaloan DAU Terungkap

Praktik percaloan anggaran Dana Alokasi Umum atau DAU terungkap dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tipikor gencar mengajukan pertanyaan kepada Kepala Subdirektorat DAU II Departemen Keuangan Berlin Panjaitan mengenai praktik percaloan anggaran DAU. Bahkan, salah seorang perantara anggaran untuk Indonesia Timur pernah dihadirkan sebagai saksi, yaitu Tahar Umar.

Subscribe to Subscribe to