KY Dianggap Tak Jaga Kehormatan Hakim

Komisi Yudisial (KY) dianggap tidak menaati prinsip menjaga kehormatan dan martabat hakim agung. Pendapat tersebut disampaikan hakim konstitusi Maruarar Siahaan setelah mengikuti temu wicara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Bakorhumas di lantai IV gedung MK kemarin.

Hakim Tolak Eksepsi Gubernur Suwarna

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin memutuskan menolak keberatan tim penasihat hukum Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah. Majelis meminta jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan dakwaan bahwa Suwarna melakukan korupsi dalam pembukaan lahan sejuta hektare di kawasan hutan Berau, Kalimantan Timur.

Agung Dukung Kunjungan DPR ke Luar Negeri

Kunjungan terjauh ke Belanda dan Argentina.

Seleksi Tahap Kedua Tahun Depan

Calon yang gagal bisa mendaftar lagi.

Menggugat Korupsi Bantuan Sekolah

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahun terhadap penggunaan anggaran negara di institusi pemerintahan, termasuk Departemen Pendidikan Nasional (DPN), selalu memperlihatkan rendahnya kemampuan pengelolaan anggaran dana pendidikan. Karena itu, sering terjadi kebocoran dan inefisiensi tiap kali akan melangsungkan subsidi sekolah, terlebih terhadap dana proyek bantuan sekolah dari pemerintah.

Kelalaian Pejabat Mestinya Masuk Revisi KUHP

Kelalaian pejabat negara atau kelalaian pegawai negeri yang menimbulkan kerugian rakyat seharusnya dimasukkan dalam hukum materiil, yaitu revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Komisi Ombudsman Lembaga Korespondensi?

Suatu kali Budi

Terdakwa Korupsi Wali Kota Prabumulih Divonis Bebas

Wali Kota Prabumulih Rachman Djalili yang menjadi terdakwa korupsi senilai Rp 3,005 miliar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Sumatera Selatan, Rabu (22/11).

Serangan Balik Para Koruptor

Dari sekian banyak negara di Asia yang terkena krisis pada tahun 1997/1998 Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum mengalami recovery. Bahkan kondisinya tetap tidak bisa diatasi. Salah satu penyebabnya adalah korupsi yang sudah mencakup semua bidang. Kalau kita lihat bagaimana Korea Selatan dan Malaysia, mereka sanggup keluar dari krisis karena korupsi dapat dibasmi oleh pemerintahnya.

Bahaya Voucher Pendidikan

Kontroversi mengenai pemberian voucher pendidikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono masih bergulir. Dikhawatirkan program tersebut menjadi jalan untuk melakukan money politics. Karena itu, Departemen Pendidikan Nasional dituntut secara terbuka memberi penjelasan, termasuk menyebutkan siapa saja penerima voucher.

Subscribe to Subscribe to