Dana Nonbujeter Bukan untuk Pribadi

Arifin P.S., saksi ahli kasus dugaan korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan, membenarkan bahwa kebijakan menteri mengumpulkan dan menggunakan dana nonbujeter selama untuk kebutuhan departemen tak dapat dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana tersebut boleh selama untuk kepentingan departemen dan bukan untuk kepentingan pribadi, ujar Arifin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Fakir Miskin

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dana pemberdayaan kaum fakir miskin pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial. KPK meminta keterangan Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Fakir Miskin Sonny W. Manalu sekitar dua jam.

Kasus Korupsi Perpanjangan HGB Hotel Hilton

Berikut adalah ringkasan kasus korupsi perpanjangan HGB Hotel Hilton Senayan

Terbit, Inpres soal Sektor Riil; Ada Ketidakadilan dalam Hubungan Bisnis Pedagang dan UKM

Pemerintah mengumumkan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Inpres ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Kasus Korupsi Rp 7 Miliar Rektor Untad Tersendat

Kasus korupsi senilai Rp 7 miliar yang melibatkan Rektor Universitas Tadulako Sahabuddin Mustafa dinilai berjalan tersendat.

Rektor USU Diperiksa Kejati Sumut

Rektor Universitas Sumatera Utara Chairuddin P Lubis, Selasa (12/6), diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait laporan masyarakat tentang berbagai dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran. Salah satunya belum disetorkannya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara tahun 2005 yang jumlahnya mencapai Rp 69 miliar.

Transparansi Badan Usaha Milik Negara

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada Mei 1998, kelompok prodemokrasi di Indonesia bergegas menyiapkan seperangkat rancangan undang-undang yang dianggap dapat menjamin terbukanya arus informasi setelah dikendalikan lebih dari tiga dasawarsa di bawah pemerintah Soeharto.

Kejaksaan Tolak Pengunduran Diri Putri Widjanarko

Kejaksaan Agung menolak permohonan pengunduran diri Winda Nindyati Puspoyo, putri sulung Widjanarko Puspoyo, dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi gratifikasi dalam impor beras Vietnam. Menurut Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim, pengunduran diri sebagai saksi dalam tahap penyidikan tidak ada aturannya. Itu bisa dilakukan pada proses pengadilan, ujar Salim di kantornya kemarin.

ICW Kecewa Wartawan Terima Duit Nonbujeter

Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki menyayangkan tindakan sejumlah wartawan yang turut menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Wartawan seharusnya punya komitmen kuat memberantas korupsi, katanya di Bandung kemarin.

Kejagung Tetap Minta Anak Widjan Bersaksi

Winda Nindyati, anak sulung mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo (Widjan), harus gigit jari. Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak keinginan Winda mengundurkan diri sebagai saksi dalam kasus korupsi gratifikasi impor beras dari Vietnam Rp 1,5 triliun.

Subscribe to Subscribe to