Tersangka Dugaan Korupsi di KBRI

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan, penyidikan kasus dugaan korupsi di Ke­dutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Thailand terus berjalan. Se­telah proses hukum itu tertunda, tim jaksa penyidik akan terbang ke kantor perwakilan di Negeri Gajah Putih itu sesudah Lebaran nanti.

PERSETERUAN antara cicak melawan buaya ternyata bukan isapan jempol belaka, tapi sungguh-sungguh terjadi dan menguras banyak energi. Tentu itu tamsil belaka. Di alam nyata, tidak mungkin cicak melawan buaya. Bukan saja habitat keduanya berbeda, melainkan jelas tidak imbang kalau cicak yang mungil bertempur melawan si raksasa buaya.

KASUS pemeriksaan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh penyidik Polri dan rencana DPR memangkas kewenangan penuntutan KPK merupakan dua hal yang berbeda, tapi menyentuh dua hal yang sama. Dua hal yang sama tersebut adalah kewenangan multifungsi dan superbodi KPK. Dua hal itu merupakan kewenangan yang selama ini memberikan kekuatan tambahan bagi KPK sehingga citra sukses dan integritas pemberantasan korupsi melampaui Polri dan kejaksaan, baik dalam penyidikan maupun penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga sampiran negara yang memiliki reputasi paling menonjol dalam pemberantasan korupsi di republik ini, tengah menghadapi ujian paling berat sejak dibentuk melalui UU No 30/2002. Setelah sang ketua menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan, giliran selanjutnya adalah usikan pihak kepolisian terhadap dua komisioner lain, Chandra dan Bibit, dengan tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Bahkan, update terakhir keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Senin 14 September 2009 Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) FH UGM mengadakan diskusi soal Surat Edaran Mendagri Nomor 555/3032/SJ. Seperti diketahui surat edaran tersebut sangat kental dengan korupsi.

Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini muncul upaya pengalihan kewenangan penuntutan perkara korupsi yang selama ini ada di KPK ke Kejaksaan. Hal ini terkait dengan hampir selesainya pembahasan RUU Pengadilan korupsi di DPR. Kamis, 17 September 2009 Pukul. 14.00 WIB, di ICW dilakukan Konferensi Pers: Menolak Monopoli Penuntutan Kasus Korupsi di Kejaksaan. Acara dimoderatori Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW. Menghadirkan narasumber: Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW dan Firdaus Ilyas, Koordinator Bidang Pusat Data dan Analisis ICW. Pada konferensi pers disampaikan analisis hukum, fakta dan analisis pengelolaan keuangan Kejaksaan Agung. Analisis hukum dan fakta buram di level Penuntutan disampaikan oleh Febri Diansyah, sedangkan analisis pengelolaan keuangan disampaikan oleh Firdaus Ilyas (HP. 081 2982 0004).

Rabu, 16 September 2009 di Kantor ICW Kalibata diselenggarakan diskusi publik untuk mematangkan uji materi UU Sisdiknas dan UU BHP. Berikut adalah press release terkait dengan diskusi tersebut.

Salah satu jargon kampanye SBY-Boediono adalah pemerintahan bersih. Ada rencana menyelesaikan reformasi birokrasi pada 2011. Pertanyaannya, betulkah pemerintah mampu mewujudkan reformasi birokrasi pada 2011?

Beredar kabar pimpinan KPK akan mundur.

Kepolisian Republik Indonesia tadi malam menetapkan dua Wakil Ketua Komisi Pemberanasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai tersangka. Penetapan ini diumumkan setelah polisi kembali memeriksa kedua petinggi KPK itu sejak pukul 10.00 pagi hingga hampir tengah malam.

Hanya PKS, PKB, dan PBR yang melawan.

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menyetujui tiga materi krusial yang memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tiga materi itu sudah selesai dirumuskan di Panitia Kerja," kata anggota Panitia Khusus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nursjahbani Katjasungkana, di Jakarta kemarin.