Presiden menyetujui rekomendasi tiga nama pelaksana tugas dari Tim Lima.
Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, keduanya wakil ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, akan mengajukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pelaksana Tugas KPK. Menurut Ahmad Rivai, salah satu kuasa hukum Bibit dan Chandra, mereka akan mempertanyakan ihwal sifat kegentingan memaksa yang ada dalam perpu itu.
“Kalau jadi tersangka, otomatis dia nonaktif seperti (pimpinan) KPK itu."
Inspektur Pengawasan Umum Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani hari ini akan menyerahkan hasil pemeriksaan atas Susno Duadji kepada Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Kepala Badan Reserse Kriminal yang juga berpangkat komisaris jenderal itu kemarin dimintai keterangan dalam kaitan dengan laporan dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini nonaktif dan Masyarakat Antikorupsi Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima dan menyetujui tiga nama pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direkomendasikan Tim Lima. Ketiga orang itu adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Ahmad Santosa, dan Waluyo. Mereka bertiga akan dilantik di Istana Presiden sore ini (6/10).
SUDAH 3 (tiga) orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ketiga pimpinan KPK tersebut adalah Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, dan Chandra Hamzah. Karena pimpinan KPK hanya tersisa 2 (dua) orang, presiden beranggapan keadaan tersebut berlawanan dengan pasal 21 ayat (1) huruf a yang menegaskan pimpinan KPK harus terdiri atas lima orang.
Akhirnya Presiden menunjuk 3 orang plt pimpinan KPK. Berikut profil dari Tumpak Hatorongan Panggabean, Waluyo dan Mas Achmad Santosa .
Minggu 4 Oktober 2009 pukul 13.30, ICW bersama MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) mengadakan konferensi pers mengenai seleksi Calon Hakim Agung 2009 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Saat ini, seleksi sudah memasuki tahap akhir atau wawancara terhadap 35 CHA yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 September hingga 5 Oktober dan hasilnya akan diserahkan pada DPR untuk dilakukan fit and proper test bagi yang lolos.Menurut UU KY, jumlah Calon yang diajukan ke DPR 1:3. Artinya, untuk mengisi kekosongan 6 kursi Hakim Agung di MA, KY akan mengajukan 18 CHA ke DPR. Namun, ICW khawatir menyangkut kualitas calon. Hasil rekam jejak yang dilakukan Koalisi Pemantau Peradilan menunjukkan bahwa 25 dari 35 nama tersebut masih menyisakan sejumlah masalah. Karena itu, kami meminta KY untuk tidak mengejar kuantitas dan mengabaikan kualitas yang justru membahayakan upaya pembenahan peradilan dan pemberantasan korupsi.
| Data tracking hakim |
Anwarlah yang memperkenalkan Rafat Ali Rizvi dalam rapat Dewan Gubernur BI.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution terancam ikut terseret arus kasus Bank Century. Bank eks milik Robert Tantular, yang kini dikuasai pemerintah, itu ternyata kelahirannya lima tahun lalu dibidani oleh Anwar ketika menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Nama-nama calon diserahkan kepada Presiden hari ini.
Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi akan mengajukan permohonan hak uji materi perpu KPK hari ini.
Komisi Yudisial diminta tidak memaksakan diri memenuhi kuota calon hakim agung yang harus dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
KPK Akan Sandang Beban Berat
Anggota sementara Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengemban beban berat. Mereka harus bisa membuktikan bukan bagian dari pihak yang ingin menggembosi penindakan korupsi di Indonesia dengan membuka simpul perkara besar, seperti kasus Bank Century dan Agus Condro.
