Jaksa Pengacara Negara yakin menang.
Direktur Utama PT Vista Bella Pratama Taufik Surya Darma menggugat Menteri Keuangan dengan nilai Rp 2,225 triliun. Menteri Keuangan dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyembunyikan dan mencairkan deposito PT Timor Putra Nasional di Bank Mandiri sebesar Rp 1,225 triliun pada 28 Agustus 2008.
Tim Kejaksaan Agung bersiteguh, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang ditangani kejaksaan sudah final. Penanganan kasus BLBI tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tim Pelaksana Tim Nasional Pengambilalihan Bisnis atau Timnas PAB TNI berencana menyerahkan sejumlah rekomendasi mereka terkait langkah pengambilalihan seluruh bisnis TNI ke Tim Pengawas dan Pengarah.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan jaksa Komisi Pemberantas Korupsi tidak puas atas keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Pihak istana memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan melindungi Bupati Situbondo Ismunarso yang terlibat kasus dugaan korupsi dana kas daerah Rp 45,7 miliar. Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu kepada aparat hukum
Dugaan Korupsi Akses Fee Sismin bakum pada 2002
Dugaan penyimpangan uang negara dalam proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkum HAM ternyata sudah dicium Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 2002. Hasil audit BPKP pada awal 2003 menunjukkan adanya dana Rp 81 miliar yang tidak masuk kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Bagaimana wajah hukum Indonesia setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional pasca-80 tahun Sumpah Pemuda dan setelah 63 tahun Proklamasi Kemerdekaan?
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Rabu (29/10), divonis lima tahun penjara terkait kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Pada hari yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada akhirnya dijatuhkan untuk Burhanuddin Abdulah. Lima tahun penjara dan denda Rp250 juta.
Audit Biaya Perkara di Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan lainnya merupakan salah satu isu yang sempat hilang dalam pembahasan revisi UU MA di DPR. Padahal, topik ini sangat krusial, karena berhubungan dengan sejarah buruk MA dalam mengelola keuangan, sekaligus menegaskan kebebalan institusi tersebut tentang ketertutupan terhadap audit. Bahkan, dalam perkembangannya MA selalu menolak eksistensi BPK hingga Komiri Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun dan memulai penyelidikan.
