Selain Uang, Ada yang dalam Bentuk Lain

Enam hari menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (pileg), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Mojokerto menemukan banyak indikasi calon legislatif (caleg) dan partai poltik (parpol) yang melakukan money politics. Meski tidak menyebut nama caleg dan partai, dugaan itu mereka temukan saat memantau dan mengawasi lima daerah pemilihan (dapil) Mojokerto, yaitu dapil I, II, III, IV, dan dapil VI.

Penyidikan kasus suap proyek Departemen Perhubungan untuk pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur terhambat. Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu urung dilakukan karena dia tengah berada di London, Inggris, mengikuti pertemuan G-20.

Mahkamah Agung diminta meningkatkan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya, khususnya dalam hal penanganan perkara pidana pemilu. MA harus memastikan perkara tersebut diputus tepat waktu, konsisten, dan dengan standar yang sama.

Ada kekeliruan muncul di dua media massa nasional, Rabu (1/4). Kedua media itu memberitakan diputusnya perkara peninjauan kembali majalah Time versus Soeharto oleh Mahkamah Agung.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Didi Widayadi menyatakan bahwa saat ini peran pihak eksternal dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara sangat dominan. Akhir-akhir ini pemerintah lebih takut kepada pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, ketimbang pengawas internal.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy minta agar perkara korupsi yang berkaitan dengan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad tidak dipolitisasi. Hal itu untuk menghindari kesan menjelek-jelekkan Fadel.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Jhony Allen Marbun, merasa tak mencemarkan nama baik partainya terkait dugaan penyuapan yang melibatkan anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal. Jhony, yang juga calon anggota legislatif untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu juga merasa tak dilarang berkampanye oleh pimpinan partainya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2003-2008 Nu’man Abdul Hakim mengakui, ia baru mengetahui tahun 2006 bahwa atas nama Gubernur Jabar dia telah menandatangani Surat Keputusan Gubernur Jabar tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Tim Asistensi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jabar tahun 2004.

Upaya Mahkamah Agung untuk mereformasi diri, sedikit banyak, mendapat apresiasi positif dari sejumlah kalangan. Meskipun demikian, beberapa pihak masih mempertanyakan komitmen MA terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pembalakan liar.

Direktorat II/Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengembangkan penyidikan kasus penggelapan asuransi milik Perum Perhutani. Kasus ini berawal dari laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam-LK).