Status Joko S Tjandra akhirnya dinyatakan “Buron” oleh Kejaksaan setelah mangkir dari panggilan terakhir pada hari Jumat (26 Juni 2009) lalu. Meski melarikan diri, Joko S Tjandra terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali senilai Rp546 miliar tetap mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pemeriksaan administrative PK – sebelum diserahkan ke MA- dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin (29/6) di PN Jakarta Selatan. Berikut pernyataan sikap ICW.

26 Juni 2009, pukul 13.30 WIB ICW bersama Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi mengadakan Konferensi Pers. Agenda ini merupakan penyikapan terhadap berbagai upaya sistematis untuk pembubaran dan pelemahan KPK. Terkait dengan pernyataan Presiden SBY satu hari sebelumnya, kami berpikir bahwa hal itu perlu disikapi secara tegas. Agar SBY tidak ikut-ikutan menggembosi dan melemahkan KPK. Seharusnya untuk pemberantasan korupsi, SBY lebih fokus pada Pembenahan Kejakasan dan Kepolisian, memberi teguran pada BPKP yang bertindak diluar wewenang, dan mendorong percepatan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di Parlemen.

Perlahan tapi pasti, KPK sepeninggal ketuanya, Antasari Azhar (AA), seperti tancap gas dalam menangani berbagai perkara korupsi. Empat pimpinan KPK, antara lain, melakukan gebrakan dengan menetapkan tiga anggota DPR sebagai tersangka kasus korupsi Tanjung Api-Api. Mereka adalah Azwar Chesputra, Fahri Andi Leluasa, dan Hilman Indra yang semua merupakan anggota Komisi IV DPR.

Kampanye capres/ cawapres hampir selesai. Mereka telah menabur janji-janji. Bagaimana visi pendidikan para pasangan capres/ cawapres ini? Berikut press release Koalisi Pendidikan yang mencoba menilai visi mereka soal pendidikan.

Kinerja KPK sudah sesuai dengan aturan dan prosedur standar.

Hanya selang sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga superbody dengan kewenangan yang luas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemarin langsung mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban keuangan KPK. Menurut Kepala BPKP Didi Widayadi, audit itu sehubungan isu krusial dan opini politik serta berdasarkan perintah langsung secara lisan Presiden Yudhoyono. "Memang ada perintah langsung, tapi perintah itu tidak perlu langsung tertulis. Kami sudah bisa mengisyaratkan wanti-wanti, dan itu sebagai perintah," ujar Didi saat jumpa pers di gedung KPK kemarin.

“Dia pasti datang nanti,” kata O.C. Kaligis.

Kejaksaan Agung menegaskan, hari ini merupakan batas akhir bagi Joko Soegiarto Tjandra untuk menyerahkan diri. “Dia minta eksekusi ditunda. Tapi kami ingin dia datang,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy tadi malam. “Dia harus datang!"

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (25/6), melakukan penggeledahan di Departemen Kesehatan (Depkes) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat rontgen tahun 2007. "Untuk pengembangan kasus dan pencarian alat bukti," ujar Kabiro Humas KPK, Johan Budi saat ditemui di gedung KPK.

Kebijakan release and discharge zaman Megawati contoh "perselingkuhan" penguasa dan bisnis.

KOORDINATOR Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh  mengingatkan untuk mewaspadai capres atau cawapres yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan bisnis. Konflik kepentingan itu sangat berbahaya bagi efektivitas pelaksanaan pemerintahan.

Komisi I menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara di tingkat Komisi I dan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan, tuntas diselesaikan dalam rapat kerja kali ini.

Mantan komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesoedibjo, Kamis (25/6), hadir sebagai saksi dalam persidangan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum dengan terdakwa Syamsuddin Manan Sinaga di PN Jakarta Selatan. Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan mantan Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak juga menjadi saksi.