SISTEM Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sebagai sistem pendaftaran badan usaha secara online merupakan sistem sederhana dan tidak kompleks. Investasi untuk pembangunannya hanya membutuhkan dana sekitar Rp500 juta. Hal itu disampaikan Budiyuwono, saat memberikan kesaksian pada sidang dugaan korupsi Sisminbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

Ahli sistem informasi dan teknologi informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini tampil sebagai saksi ahli pada sidang dengan terdakwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) nonaktif Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) Syamsudin Manan Sinaga.

"Menurut saya, sistem itu (Sisminbakum) termasuk yang sudah umum. Teknologinya tak lebih canggih dari portal-portal web yang ada. Apalagi, proses yang terjadi di sana hanya pendaftaran badan usaha. Sistemnya sederhana," ujar Budiyuwono, menjawab pertanyaan JPU, seberapa mahal teknologi Sisminbakum.

Menurut dia, untuk membangun Sisminbakum tidak membutuhkan dana investasi sangat besar. "Soal besar itu relatif. Tapi pada dasarnya, tidak perlu dana sangat besar. Standar yang dikeluarkan oleh orang atau perusahaan untuk punya portal web," kata Budi.

Secara rinci Budi mengatakan, hanya dibutuhkan dana investasi sekitar Rp500 juta untuk membangun Sisminbakum hingga bisa diakses di seluruh Indonesia. "Angka kisarannya mungkin di bawah Rp1 miliar. Menurut saya, Rp500 juta sudah memadai."

Soalnya, terang dia, ada sistem yang lebih kompleks dari Sisminbakum, investasinya hanya antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar, sudah bisa diakses.

Hal ini membantah argumentasi dan keterangan yang selama ini dikeluarkan para mantan pejabat Depkumham, AHU, dan PT Sarana Rekatama Dinamika, bahwa pembangunan Sisminbakum membutuhkan dana sangat besar, mencapai US$2 juta. Karenanya, pada tahun 2001 pemerintah harus menggandeng pihak swasta untuk membangunnya, karena negara saat itu tidak punya uang dan anggaran.[by : Abdul Razak]

Sumber: Jurnal Nasional, 10 Juli 2009